Proyek Optimalisasi SPAM IKK Rancaekek Diduga Asal Jadi

Iklan Semua Halaman

.

Proyek Optimalisasi SPAM IKK Rancaekek Diduga Asal Jadi

Sku Metropolitan
Sabtu, 01 April 2017


Bandung, Metro -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sistim penyediaan air minum (SPAM) Jawa Barat.

Kuat dugaan proyek pemasangan pipa jaringan air bersih dinilai pengerjaannya tidak sesuai kontrak dan terkesan asal jadi, akan tetapi ada pembiaran oleh pengguna anggaran.

Wartawan SKU Metropolitan mencoba klarifikasi ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Hanif melalui telepon selulernya, tetapi tidak mau menjawab. Diduga PPK dengan pelaksana pembangunan ada permainan dalam proyek tersebut.  

Proyek SPAM tahun anggaran 2017 ibu kota Kecamatan (IKK) Rancaekek, menelan biaya sebesar, Rp 3.399.000.000, yang dikerjakan oleh PT. Putra Yos Nael Sejati.

Pengamatan Metro dilapangan, penanaman pipa manual dengan menggali lobang jalur pipa dengan kedalaman 90 cm dan ada kedalaman 150 cm. Papan proyek atau papan informasi tidak dipasang di lokasi proyek.

Ketika hal itu dikonfirmasika kepada Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NWC), Provinsi Jawa Barat, Alex SB menuturkan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguan (BPKP) melakukan audit sungguh-sungguh atas proyek yang berindikasi menyalahi aturan tersebut.

Pasalnya, penanaman pipa lokasi tersebut diperkirakan akan menuai masalah. Karena proyek yang bernilai milliard rupiah itu terkesan dikerjakan amburadul dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, meski demikian pelaksanaan proyek tersebut tetap berjalan dengan lancar tanpa teguran dari pengawas. Diduga dalam proyek “payung” itu terindikasi ada permainan pejabat  dengan Kontraktor Pelaksana. 

Menurut Alex SB, dalam melakukan audit penggunaan uang rakyat untuk pembangunan itu BPKP diharapkan tidak sebatas memeriksa administrasinya saja, namun benar-benar melakukan kajian di lapangan. Kepastian adanya penyimpangan dapat diketahui setelah dari hasil audit itu. “Kami berharap BPKP saat mengaudit tidak terlena dengan tertib administrasi saja, namun juga harus kroscek lapangan,” tegasnya.

Masih menurut Alex, jika ditemukan pelaksana proyek maupun pengawas melakukan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mengakibatkan kegagalan bangunan maka bisa dikenakan pidana maupun denda sesuai UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 34 ayat 2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% dari nilai kontrak. Ayat 3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak.

Sementara sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 7 ayat 1 huruf a; bagi pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan oramg atau barang dan huruf b; bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang akan dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 350.000.000.

Adanya dugaan  penyimpangan pada proyek pembangunan fisik berupa pemasangan galian pipa ini akibat lemahnya kinerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selain itu, Pengawas juga ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Kontraktor atau pelaksana proyek ini harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut. (P. Silalahi)