SMP Negeri di Bekasi Diduga Masih Berlakukan Pungli

Iklan Semua Halaman

.

SMP Negeri di Bekasi Diduga Masih Berlakukan Pungli

Sku Metropolitan
Minggu, 16 April 2017
BEKASI, METRO - Dugaan Pungutan liar (Pungli) dengan bermacam alasan, diantaranya "untuk Englis Special Tarining (EST) sebesar Rp 30.000/ siswa terjadi di SMP Negeri 4 Babelan. 
 
Dugaan Pungli itu dikenakan disnyalir tanpa persetujuan orang tua wali murid, dan hanya persetujuan Kepala Sekolah.

"Kepala SMP Negeri 4 Babelan kelihatanya tidak takut dan bahkan seperti menantang. Nyatanya, tetap memberlakukan pungutan pungutan tidak jelas dari siswa tanpa melalui rapat dengan orangtua siswa. 

Pendiri LSM Jaringan Komunikasi (Je-Ko) Bob ketika diminta tanggapanya tentang dugaan pungli di SMP Negeri 4 Babelan menuturkan, Dinas Pendidikan (Disdik), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diduga tahu adanya pungli di SMP Negeri 4 Babelan. 

Orang tua siswa juga memilih diam, karena anak anak mereka sekolah ditempat itu. Sedang orangtua murid dari kalangan miskin, tidak bisa menolak dan hanya mengeluh dengan Pungli yang diberlakukan di sekolah negeri ini.

"Ironis memang, aparat tahu ada Pungli di SMP Negeri. Tapi mereka memilih diam dan terpaksa rela jadi korban Pungli. Atau sebaliknya, aparat yang tahu, diam, karena 

"diminta" diam. Sedang orang tua siswa dari keluarga miskin dilematis dengan Pungli ini. Mau bayar uang tidak ada, tidak dibayar anaknya pasti dimasalahkan disekolah,"jelasnya.
"Pungutan ini informasinya tanpa di musyawarahkan terlebih dahulu dengan orangtua siswa. Makanya Tim saber Pungli diminta sekali kali menangkap Kepala Sekolah, agar ada efek jera untuk yang lain,"katanya.

Padahal, lanjutnya, Pemerintah Jokowi tegas melarang segala Pungli disekolah hingga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan menunjuk sejumlah institusi Negara sebagai Satgasnya.

"Saya heran juga DPRD tahu, tapi diam saja. Apa karena DPRD dimanjakan dengan anggaran, sehingga tutup mata. Padahal di DPRD terbanyak partai pendukung Pak Presiden, mestinya harus mendukung program program kerakyatan beliau yang dikagumi rakyat ini,"ujarnya.

Kepala Bidang SMP, Ridwan, ketika disambangi ke kantornya tidak ada di tempat. Menurut staafnya, Kabid sedang keluar kantor. Saat ditanya melalui pesan singkat, Riswan mengatakan, “Dinas Pendidikan melarang keras pungutan di sekolah”,katanya melalui pesan singkatnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Babelan, ketika dikonfirmasi melalui surat tertulis tanggal 10 Maret 2017, hingga berita ini dibuat belum ada jawaban. (Acep)