Terkuak, DPRD Temukan Minimarket Tanpa Izin Bebas Beroperasi

Iklan Semua Halaman

.

Terkuak, DPRD Temukan Minimarket Tanpa Izin Bebas Beroperasi

Sku Metropolitan
Sabtu, 01 April 2017
Tulungagung, Metro - Masih adanya minimarket berjaring tanpa mengantongi izin beroperasi di Tulungagung ternyata bukan isapan jempol. Keberadaan mereka terkuak saat DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan hearing dengan LSM Gerbang Nusantara dan beberapa SKPD lingkup Pemkab Tulungagung, Senin (13/3/2017) Kepastian masih adanya minimarket beroperasi tanpa mengantongi izin itu setelah anggota komisi D DPRD Tulungagung Suprapto, S.Pt., MMA. Menanyakan langsung pada kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung Drs. Santoso, M.Si. 

“Sekarang ada atau tidak minimarket – minimarket itu yang belum melalui rekomendasi Teknis”, tanyanya. Santoso yang ditanya tidak menampik. Ia menyatakan ada beberapa minimarket berjaring yang belum mengantongi izin tetapi nekat beroperasi. Pengakuan ini sontak membuat geram pimpinan anggota DPRD Tulungagung yang hadir dalam hearing tersebut. Mereka meminta pemkab Tulungagung untuk segera menutup minimarket yang belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi. “Kalau begitu segera tutup minimarket yang tidak punya izin tanpa harus dilakukan pemberitahuan”, tandas suprapto dengan nada tinggi. Sementara itu, kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung Drs. Bagus Kuncoro, yang juga hadir dalam hearing tersebut mengatakan akan segera melakukan tindakan terhadap minimarket yang tidak berizin. Ia berjanji jika hari ini, Selasa (14/3) pihak DPMPTSP memberikan data – datanya, kami akan segera menutupnya”, kata bagus. 

Di tempat yang sama, ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono, SE,M.Si,mengapresiasi janji Kepala Satpol PP Tulungagung itu. Ia pun meminta Santoso menyerahkan data-data terkait minimarket berjaring yang belum mengantong izin pada Satpol PP untuk ditindak lanjuti. Supriyono merasa prihatin dengan masih dilanggarnya perda no.6 tahun 2010 oleh minimarket berjaring, bahkan ia menilai pembangunan minimarket dan pusat perbelanjaan yang kini ada yang dalam proses pembagunan juga melanggar perda no.6 / 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern. “Padahal kami sudah berbicara dengan bupati, di rapat paripurna DPRD juga telah disampaikan, tetapi mengapa permasalahan ini masih saja terus terjadi, paparnya.(Sar/Jon)