Tidak Terbukti Dalam Persidangan Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Bebaskan Terdakwa

Iklan Semua Halaman

.

Tidak Terbukti Dalam Persidangan Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Bebaskan Terdakwa

Sku Metropolitan
Sabtu, 01 April 2017
Bekasi, Metro - Untuk mewujudkan suatu rasa keadilan, yang  paling  utama yang ditempuh adalah menentukan kebenaran materil, dengan memberikan sesuatu sesuai haknya, dan berpihak kepada kebenaran berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hati nurani yang selalu menjunjung tinggi rasa keadilan meskipun langit akan runtuh,   sehingga Supremasi Hukum yang kita idam-idamkan  saat ini, tidak dibayang-bayangi  dengan prasangka buruk dan tetap mengacu pada asas hukum Praduga Tak Bersalah, .
 
 Dalam Hukum Acara Pidana  sesuai amanat  pasal 184 disebut  bahwa ada lima sebagai alat bukti yang sah, antara lain : Keterangan Saksi,  Keteragan Ahli,  Surat,  Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Untuk mencari kebenaran minimal  tiga  dari lima alat bukti yang sah  yang  tertuang dalam BAP Penyidik, hingga dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum),  haruslah  diuji atau diungkap  dengan sungguh-sungguh dan profesional  dalam persidangan, adalah sebagai asas pembuktian yaitu dengan memperhatikan persesuaian antara keteragan saksi yang satu dengan saksi yang lain, baik  fakta-fakta sebagai petunjuk dan  ketetangan para saksi dengan alat bukti surat, sehingga dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang duga  pelaku kejahatan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 183 KUHAP Jo. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada intinya menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  pada seorang, kecuali apabila dengan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi  bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Demikian diungkapkan Refer Harianja SH dalam pledoinya terhadap tiga kliennya masing-masing, Matawati Silaban, Inayah, dan Oneng dengan perkara No. 132/PID.B/2017/PN.BKS,  yang diduga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban Nunung  Binti (Alm) H. Dimin sebagaimana dakwaan JPU  melanggar Pasal 170 ayat (1) dan pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga JPU menuntut para terdakwa satu tahun penjara.

Dengan tegas  Refer Harianja mengatakan dalam nota pembelaanya bahwa ketiga kliennya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, hal ini dapat dilihat dari keterangan-keterangan para saksi,  petunjuk atau fakta-fakta dan bukti surat yang terungkap dalam persidangan, karena keterangan  saksi  dengan keterangan  saksi lainnya  tidak bersesuaian, juga keterangan para saksi terhadap alat bukti surat berupa visum et repertum dan foto juga tidak bersesuaian. 

Seperti halnya keterangan saksi korban Nunung dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 18.00, didatangi lima orang ibu-ibu bernama Martawati Silaban, Oneng, Inayah, Emasari, dan Memey, untuk menagih hutang yang dipinjamnya dari terdakwa Martawati, korban Nunung mengatakan pada kelima orang tersebut supaya menunggu dulu,dengan alasan  mau pergi  kerumah temannya Ida,kemudian mereka berangkat naik motor dibonceng dengan posisi ditengah  diapit antara Martawati dengan Memey, berhubung  Ida tidak ketemu dirumahnya . Kemudian mereka menuju kontrakan Martawati, karena saksi Nunung  ada perasaan tidak enak, lalu saksi korban Nunung nekat meloncat dari motor yang sedang berjalan pelan, kemudian kabur menuju tempat yang gelap dan bersembunyi di kandang ayam,saksi korban juga  mengakui, sebelum sampai ketempat yang dituju telah terjatuh kesandung sesuatu sehingga terjatuh  membuat luka dan lecet pada tubuhnya.

Bila keterangan saksi korban dikaitkan dengan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum No. 19/VS/RSJR/05/2016, dari Rumah Sakit Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, tanggal 31 Mei 2016, oleh dr. Aprizal Mars,yang menyatakan bahwa  luka memar pada lengan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan menyimpulkan  bahwa luka yang dialami korban tersebut menimbulkan rasa sakit. Namun saksi korban Nunung mengakui dengan tegas dan jelas dalam persidangan dibawah sumpah bahwa luka memar yang dialami saksi korban akibat perbuatan para terdakwa adalah  bagian  lengan kanan  sementara keterangan dalam bukti surat yaitu hasil visum adalah memar  pada lengan kiri, sehingga dari fakta atau petunjuk yang terungkap dalam persidangan   telah ditemukan pertentangan atau ketidak-sesuaian  antara keterangan saksi korban dengan bukti surat.

Dengan  adanya perbedaan keterangan saksi korban tersebut diatas saat persidangan, kuasa Hukum terdakwa Refer Harianja mengacungkan  tangan keatas, dengan maksud memohon ijin kepada Majelis Hakim yang Mulia, supaya JPU Sri Astuti SH dapat menjelaskan, keterangan yang mana dipakai dalam persidangan ini, apakah keterangan saksi koban dalam persidangan ini atau alat bukti surat visum et repertum, sehingga dalam membuat dalam Nota Pembelaan para terdakwa  terarah dan tidak salah, namun Majelis Hakim yang Mulia Pimpinan Eka Suharta Winata Laksono SH. MH, langsung menjawab  “ Silahkan terserah Penasehat Hukum menanggapinya”.  

Refer Harianja melanjutkan, demikian juga halnya alat bukti berupa  foto dikaitkan dengan  keterangan saksi Arsyad  yang merupakan suami saksi korban, dalam persidangan dibawah sumpah mengatakan , bahwa saksi korban sesampainya dirumah tidak langsung ganti baju dan celana, karena memilih ke Rumah Sakit untuk  berobat, sekaligus meminta dokter untuk memvisum istrinya Nunung,  kemudian dibawa ke Kantor Polisi  Pondok Gede untuk membuat laporan polisi. Dari keterangan saksi Arsyat yang menyatakan bahwa saksi korban tidak pernah mengganti baju  dan celana, sehingga telah terjadi ketidak-sesuaian warna baju dan warna celana yang terdapat dalam foto, dengan warna baju dan celana yang terungkap dalam persidangan, sementara warna baju dan celana yang terungkap dalam persidangan yang dikenakan saksi korban pada saat kejadian adalah baju warna merah dan celana warna hitam.

Lebih jauh Refer Harianja mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bila dikaitkan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya  serta bukti surat berupa visum et repertum dan foto, tidak ada kesesuaian dan tidak ada satupun yang mengatakan telah terjadi pemenuhan unsur  hokum sebagaimana dakwaan dan tuntutan  JPU, hal ini dibuktikan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan JPU  tidak ada satupun diantara para saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri bahwa kejadian itu terjadi di depan umum, justru sebaliknya bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari.  

Dengan hal-hal tersebut diatas, patut dipertanyakan bahwa pertimbangan JPU atas  tuntutannya , nampaknya  telah dengan sengaja melakukan rekayasa  atau keteledoran dan memanipulasi fakta-fakta persidangan, sehingga terjadi suatu keanehan dalam perkara ini,  ternyata JPU atas tuntutannya didasarkan bukan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,  melainkan hanya mengambil alih sebagian dari keterangan saksi yang ada di BAP,  disalin atau di copy paste, sehingga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan banyak yang hilang atau raib begitu saja.

Selaku kuasa hokum para terdakwa berharap kepada  Majelis Hakim yang Mulia, pimpinan Eka Suharta Winata Laksono SH. MH, dengan anggota  Adi Ismed SH. MH dan Putut Setiono SH. MH, dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai “ Perpanjangan Tangan Tuhan “ di muka bumi ini untuk mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan. Bahwa suatu persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, melainkan suatu proses bagaimana  sebagai pelaku Aparatur Penegak Hukum menemukan dan memformulasikan fakta-fakta hokum  yang terungkap di hadapan persidangan Yang Mulia dengan berpihak pada kebenaran, jujur , ikhlas dan profesional untuk memberikan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga  para pencari keadilan menerima dengan ikhlas  hukuman yang dijatuhkan padanya sesuai amal dan perbuatannya.  (RAIT)