Tim Saber Ingatkan Para Kades Jangan Lakukan Pungli‎

Iklan Semua Halaman

.

Tim Saber Ingatkan Para Kades Jangan Lakukan Pungli‎

Sku Metropolitan
Senin, 17 April 2017
Subang, METRO. - Penyaluran dana yang digelontorkan pemerintah baik dari Pusat, Propinsi dan Pemkab, untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sekaligus honorarium aparat perangkat Desa. 

Guna menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan, tim Saber Pungli Kabupaten Subang, mengingatkan sekaligus memberi pemahaman kepada para Kepala Desa, agar lebih berhati- hati dalam pengelolaan keuangan tersebut.  Jangan sampai terjadi pungutan liar (Pungli). Pasalnya, pendanaan untuk pembangunan dan honorarium serta lain-lainnya sudah disediakan  dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, oleh karena itu apapun alasannya yang menyangkut pungutan itu dilarang.‎

“Sebenarnya sudah diberikan wawasan dan pemahaman para perangkat
Desa tentang sistem pengelolaan keuangan, tetapi kita mengingatkan jangan melakukan pungli dan menyalahgunakan keuangan yang ada, “ Kata Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Subang, Kompol Johanson Sianturi S.I.K dihadapan 245 Kades dan sekretarisnya di Aula Pemkab, Subang, Kamis (06 / 04/2017).

Pihaknya bersama tim lainnya memberikan peringatan dan pemahaman, karena dikhawatirkan terjadi menyangkut adanya implikasi hukum. Khususnya dalam per tanggungjawaban kegiatan yang menjadi bahan pengawasan Tim Saber Pungli.

“Saya sendiri yakin para Kepala Desa tidak ada yang berniat membuat kesalahan, namun karena kurangnya pemahaman bisa saja terjadi kesalahan, termasuk rongrongan dari luar, “ungkap Kompol Jonson.

Meski pemberantasan pungli tidak mungkin oleh Polri atau penegak hukum semata, namun perlu komitmen dan kontribusi positif semua pihak sesuai kapasitasnya. 

“Pungli harus jadi musuh bersama, target operasi dari saber pungli diantaranya, aparatur Negara pada sektor publik, baik sebagai calo atau makelar kasus dan oknum masyarakat yang terkait pungli, “pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Subang, Drs Cecep Suprihatin, menurutkan, Inspektorat  merupakan pengawas penyelenggara pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan  khususnya para Kepala Desa, yang patut menjadi perhatian dan harus paham.
“Kita akui masih ada yang terlambat dalam mempertanggungjawabkan keuangan sehingga itu akan menghambat program selanjut nya, “kata Cecep.

Selain itu sebagai aparat pengawasan interen
Pemerintah, Isnpektorat Daerah (Irda) pun sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB RI No. 5 Tahun 2016, tentang pemberantasan praktek pungli diberikan tugas untuk mendorong dan memantau langkah-langkah instansi Pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya pungutan liar. BPKP seyogyanya berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan quality assurance ata‎s tindakan Pungutan liar (Pungli). (DS/ABH)