Bedahara Pungli Guru Honor ?

Iklan Semua Halaman

.

Bedahara Pungli Guru Honor ?

Sku Metropolitan
Selasa, 16 Mei 2017
Bekasi, Metro.  -  Tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kompromi lagi, Bendahara UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PAUD-SD Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Saman, diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah tenaga kerja honorer sebesar Rp100. 000 per orang.

Menurut pengakuan dari salah satu guru honorer SDN, sebanyak 421 guru tidak tetap (GTT) dan sebanyak 82 pegawai tidak tetap (PPT) di lingkungan UPTD PAUD-SD, Kecamatann Babelan yang mendapatkan anggaran JASTEK (Jasa Tenaga Kerja) mengeluhkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakuan oleh oknum tersebut.

“Jadi pak Saman (Bendahara UPTD PAUD-SD Kecamatan Babelan, red) itu memerintahkan kepada semua operator sekolah untuk mengumpulkan uang tersebut. Jika uang hasil pungutan itu sudah terkumpul, baru para operator sekolah menyetor ke pak Saman,” ujarnya sambil memoho agar namanya tidak dituiskan.

Dia menmambahkan, “jumlah guru honor aja secara keseluruhan ada 503 orang di lingkungan UPTD PAUD-SD Kecamatan Babelan, tinggal di kali aja Rp100. 000, per orang, berarti pejabat UPTD telah meraup hak guru honor sebesar Rp50. 300.000. Yah intinya buat kami pemotongan Rp100. 000, itu terlalu besar bang, terus terang kami tidak ikhlas, habis mau gimana lagi kita kan cuma bawahan mereka,” lanjutnya.

Menurut dia, jika para guru honorer menolak atas pungutan liar tersebut, mereka takut akan dipersulit bila kedepannya akan mengurus berkas kepegawaiannya di UPTD tersebut.

“Harapan saya, Bupati, Inspektorat maupun Kepolisian bisa mengusut masalah ini. Karena ini sangat meresahkan bagi kami (para pegawai honor, red). Sebenarnya tugas yang kami emban kan sangat berat untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukannya ditingkatkan, malah kesejahteraan kami dipotong,” tandasnya.

Bendahara UPTD PAUD-SD Kecamatan Babelan, Saman ketika dikonfirmasi melalui What sApp Messenger oleh Metropolitan terkait hal tersebut, dirinya berkelit. Tidak ada pemotongan, pembayaran langsung ke rekening para guru, kilahnya.  
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Anti Korupsi, Jhony, mengatakan, tindakan pungli yang diduga dilakukan oleh oknum UPTD tersebut harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sebab, kata dia, itu termasuk Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

“Kami menyarankan para guru honor yang dipungli tersebut segera melapor ke lembaga yang menangani masalah tersebut, seperti Ombudsman atau melapor ke pihak yang berwajib, karena pungli merupakan tindak pidana korupsi,” sebut Jhony.

Ditambahkannya, berdasarkan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Bahwa, praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.


“Jika pelakunya merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil, red) akan dijerat dengan pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun,” tegasnya.(Hidayat/Doy)