Komisi Informasi Jawa Barat Selenggarakan Workshop PPID

Iklan Semua Halaman

.

Komisi Informasi Jawa Barat Selenggarakan Workshop PPID

Sku Metropolitan
Rabu, 03 Mei 2017
Garut, METRO - Wakil Bupati mengingatkan kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar mempedomani 5 azas, yaitu: transparansi, akuntabilitas,kondisonal, partispatif, kesamaan hak tidak diskriminatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Hal tersebut menjadi landasan bagi setiap badan publik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman, saat membuka Workshop Keterbukaan Informasi Publik yangdigagas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, di Aula Green Patriot, Jalan Raya Cipanas Garut, Selasa (25/4/2017).

Menurut Helmi, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. “Inilah yang menjadi dasar bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus mampu untuk menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat”, tegasnya dihadapan 76 pejabat PPID dari SKPD dan kecamatan.

Meski demikian Wabup mengingatkan, jika penyelenggaraan pemerintahan tidak terbuka (transparan) dan PPID tidak terbentuk, maka bisa menimbulkan terjadinya korupsi politik dan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Berdasarkan hal-hal diatas sangat penting kiranya pemerintah memberikan transparansi terhadap semua kegiatan dan programnya, disamping itu pembentukan ppid dalam mengawasi jalannya transparansi merupakan salah satu konsekwensi dan alternatif guna mensukseskan dan mewujudkan kepemerintahan yang baik pada masa mendatang.

Workshop menghadirkan para narasumber, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Haris Yuliana, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Ganiwati, SH., MM, Komisioner KIP Jawa Barat Ijang Faisal, dan Direktur Petani Center Entang Sastraatmaja.(Syaiful Noor)