Potret Buram Dunia Pendidikan Berkedok Perpisahan, Pengelola Sekolah ” Peras” Wali Murid

Iklan Semua Halaman

.

Potret Buram Dunia Pendidikan Berkedok Perpisahan, Pengelola Sekolah ” Peras” Wali Murid

Sku Metropolitan
Selasa, 16 Mei 2017

BEKASI, METRO  - Untuk merayakan perpisahan sekolah para murid dipatok hingga ratusan ribu rupiah oleh pihak sekolah. Kondisi ini sudah menjadi langganan pihak sekolah dan seakan tidak peduli ekonomi orangtua murid yang tidak mampu, ironisnya terhadap siswa yang tidak ikut perpisahan dikenakan sangsi  penahanan kartu ujian. Ini potret buram dunia pendidikan yang harus mendapat perhatian serius.

Menurut Ketua DPC LSM Grasi Kabupaten Bekasi H. Malau dan Ketua LSM Garda –P3ER,Maruli, adanya  pungutan yang di lakukan oleh pengelola SMP Negeri 2 Tambun Utara  Kabupaten Bekasi sebesar Rp.650.000 hingga Rp 1.100.000, per siswa untuk biaya perpisahan diluar batas kewajaran.

“ Uang yang dipungut untuk biaya perpisahan terlalu memberatkan dan hal ini membuat orangtua maupun wali murid resah, “ kata H.Malau . 

Menurut H. Malau, jika memang sebelumnya telah dirapatkan dan di sepakati oleh orang tua wali murid, pihak sekolah harusnya dapat menjelaskan kapan pelaksanaan rapat tersebut , materi apa saja yang di tuangkan dalam berita acara rapat orang tua siswa tersebut untuk pungutan biaya perpisahan, apakah dalam rapat tersebut di setujui oleh pihak orang tua siswa. 

“Hasil investigasi kami dilapangan tidak ada rapat orang tua siswa tentang pelaksanaan perpisahan di luar diluar daerah. Kebijakan itu adalah kebijakan pengelola sekolah,” jelasnya.   
Pihaknya mendapatkan  data  beberapa sekolah yang juga melakukan pungutan biaya perpisahan antara lain, SMP Negri 5 Tambun Selatan sebesar Rp 650.000/siswa, tujuan Cobodas, SMP Negeri 3 Cibitung sebesar Rp 1.000.000/siswa, SMP Negeri 1 Tambelang sebesar Rp 950.000/siswa, SMP Negeri 7 Tambun Selatan sebesar Rp 1.100.000/siswa, SMP Negeri 6 Tambun Selatan sebesar Rp 950.000/siswa dan SMP Negeri 1 Tambun Selatan sebesar Rp 950.000/siswa,  tujuan Yogyakarta. 

Acara perpisahan seperti ini setiap tahun kelulusan selalu dilaksanakan di luar daerah meski para orangtua murid mengeluh. ironisnya Dinas Pendidikan seolah tutup mata dan tak menggubris. “ Hal ini memunculkan dugaan antara  pengelola sekolah dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten kongkalingkong ,” jelasnya.

Menurutnya, pengelola sekolah mendapat keuntungan puluhan juta dari hasil kegiatan perpisahan tersebut. Kegiatan ini sudah mejadi proyek rutin bagi pengelola sekolah untuk memperkaya pengelola sekolah.

Sementara itu kritik yang sama di lontarkan Ketua LSM Garda – P3ER (Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat), Maruli. Menurutnya pungutan yang dilakukan pengelola sekolah Negeri diduga mendapat perlindungan dari Dinas Pendidikan, hal itu terbukti dengan leluasanya pengelola sekolah melakukan pungutan tanpa mengadakan rapat dengan Komite dan orangtua siswa. “Kalau hal ini dibiarkan terus, akan merusak duania pendidikan di Kabupaten Bekasi. Tim saber pungli sudah seharusnya turun ke sekolah untuk memonitor kelakuan Kepala sekolah yang seenaknya melakukan pungutan di luar batas kewajaran,” terang Maruli.

Sebelumnya informasi yang diperoleh kejadian memilukan terhadap dunia pendidikan tepat pada hari pendidikan Nasional yaitu tanggal 2 Mei, saat dilaksanakan Ujian Nasioanal, sejumlah siswa SMP Negeri 2 Tambun Utara tidak diberikan kartu ujian hal ini karena belum melunasi uang perpisahan. Sedikitnya 320 siswa kelas IX 9 diantaranya belum memiliki kartu peserta UN, karena mereka belum melunasi beban biaya yang diwajibkan pengelola sekolah SMP Negeri 2 Tambun Utara.

Kalangan pemerhati pendidikan mengatakan Kepala Dinas Pendidikan sudah seharusnya menindak kepala sekolah yang membuat kebijakan yang memberatkan serta tanpa melalui persetujuan wali murid. Padahal pemerintah telah mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan, tetapi biaya itu masih kurang untuk kegiatan sekolah. Kemana dana tersebut mengalir ? koq masih ada pungutan?.

 Nyumarno, anggota komisi 4 yang membidangi pendidikan melalui WhatsApp menjelaskan, Study tour, perpisahan atau apapun jenisnya, harus persetujuan dan kesepakatan oleh pihak sekolah Komite sekolah dan orang tua siswa.  “ Kalau tidak ada persetujuan orang tua siswa, sudah melanggar aturan pindidikan,” jelasnya. Pihaknya juga berjanji akan mengusut tuntas persoalan ini dengan dinas terkait.

Sementara itu salah satu sekolah yang juga melakukan pungutan uang uang perpisahan diluar batas kewajaran yaitu SMP Negeri 7 Tambun Selatan , hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Kepala SMP Negri 2, Budiono, tidak berada ditempat , disinyalir  Kepala sekolah SMP Negeri 7 jarang masuk kantor. 

Beberapa orang tua siswa menuturkan, biaya perpisahaan yang diminta pihak sekolah sangat memberatkan. Sementara  untuk tahun ajaran baru, biaya yang kami butuhkan juga cukup besar, walaupun pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan, tetapi biaya untuk pendidikan cukup besar, mulai pengadaan buku, seragan dan perlengkapan sekolah lainnya. (dpt/wei) 
SMP Negri 5 Tambun Selatan
Rp 650.000/siswa
Cibodas
SMP Negeri 3 Cibitung
Rp 1.000.000/siswa
Yogyakarta
SMP Negeri 1 Tambelang
Rp 950.000/siswa,
Yogyakarta
SMP Negeri 7 Tambun Selatan
Rp 1.100.000/siswa
Yogyakarta
SMP Negeri 6 Tambun Selatan
Rp 950.000/siswa
Yogyakarta
SMP Negeri 1 Tambun Selatan
Rp 950.000/siswa
Yogyakarta