Gerakan Pemuda Ansor Tulang Bawang Gelar Diskusi Publik

Iklan Semua Halaman

.

Gerakan Pemuda Ansor Tulang Bawang Gelar Diskusi Publik

Sku Metropolitan
Kamis, 08 Juni 2017
TULANG BAWANG, METRO - Tapal batas tiga dusun di Kabupaten Tulangbawang, masih menjadi problematika dengan Kabupaten Mesuji, sehingga perlu adanya penyelesaian secara tuntas, sehingga tidak menjadi preseden buruk kedepannya.

Hal tersebut terungkap pada diskusi publik problematika tapal batas wilayah di Ponpes Darussalam Syafa'at, Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung, Selasa (23/05/2017).

“Yang menjadi sengketa tapal batas  dengan Kabupaten Mesuji, terutama Kmapung Cahyo Randu Unit 5 dan banyak lagi masalah tapal batas kampung. Karenanya diskusi tapal batas sering dilaksanakan, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Hariyanto, Ketua GP Ansor Tulangbawang.
Acara tersebut dihadiri Yen Dahren (Kaban Kesbangpol), AKP Riki Ganjar Gumilar (Kasat Intel Polres Tulangbawang), Kapt. Inf. Agus Sutono (Pabung Kodim 0426/TB untuk Kabupaten Mesuji), Kompol Togatorop (Kapolsek Banjar Agung), Hariyanto (Ketua GP Ansor Tulang Bawang), Taufik (Ketua GP Ansor Cab Banjar Agung), Dedi Miske (Staf Kecamatan Banjar Agung), Imam Syafrudin (Sekretaris DPC PAN) dan sekitar 100 orang peserta

Hariyanto mengungkapkan, kegiatan yang diadakan GP Ansor di fokuskan di Ponpes, dengan alasan karena Ponpes merupakan basis terbesar NU. “Pemuda adalah agen perubahan, karenanya dalam setiap perubahan pemuda harus menjadi garda terdepan,” ujarnya.

AKP Riki Ganjar Gumilar, Kasat Intel Polres Tulangbawang mengatakan, diskusi tapal batas seharusnya dibuka oleh Pemerintahan Daerah. “Dalam polemik tapal batas, polisi memiliki peran, selain memberi pelayanan juga melakukan penegakan hukum. Masalah tapal batas terakhir adalah di Dusun Minak Jebi Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur,” katanya.

Riki Ganjar Gumilar, meminta dalam hal konflik tapal batas, masyarakat, tokoh masyarakat dan ormas dapat melaporkan permasalahan kepada aparat hukum. “Jangan menarik kesimpulan sendiri, tapi laporkan kepada aparatur hukum dan pemerintah, agar cepat dalam melakukan mediasi,” ujar dia.

Sementara itu, Yen Dahren, Kaban Kesbangpol mengatakan Tulangbawang berdiri pada 20 Maret 1997 yang merupakan pecahan dari Lampung Utara. Pada tahun 2008 Tulangbawang melahirkan Kabupaten Mesuji dan Tulangbawang Barat. “Proses pemekaran dianggap sangat cepat, sehingga menyisakan brmasalahan khususnya tapal batas,” katanya.

Menurutnya, secara prosedur pembentukan kabupaten seharusnya membahas dulu tapal batas kedua kabupaten, namun saat pembentukan kabupaten baru, dianggap terbalik, karena berdiri dulu Kabupatennya baru membahas luas wilayah.


“Permasalahan tapal batas memiliki banyak sebab, namun yang paling sering adalah masalah sumber daya alam. Untuk permasalahan tapal batas Kabupaten Tulangbawang dan Mesuji, sudah sampai tahap penyelesaian di Kementerian Dalam Negeri,” kata Yen Dahren.(Fendi)