DPRD Kabupaten Tulungagung Tetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Kabupaten Tulungagung Tetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

Sku Metropolitan
Sabtu, 29 Juli 2017
Tulungagung, Metro - DPRD Tulungagung, Senin (24/7), menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda.

Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung.

Delapan fraksi di DPRD Tulungagung, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru dalam pandangan akhirnya menyetujui dan merekomendasi agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan menjadi Perda.

Dalam paparannya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung, H. Makin menyebut komposisi APBD Tulungagung 2016 setelah melalui pemeriksaan BPK RI adalah di sisi pendapatan sebesar Rp2.570.279.524.127,71. Kemudian belanja sebesar Rp2.606.293.854.903,45. atau defisit Rp 36.014.330.775,74

Sedang pembiayaan daerah sejumlah Rp 245.111.173.186,82Dan ini menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)  pada tahun 2016 sebesar Rp 209.096.842.411,06.

Rapat paripurna juga menetapkan Ranperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan dan Anggota DPRD menjadi Perda. 

Kendati menyetujui penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, seluruh fraksi tetap memberikan catatan kritis bagi Bupati Syahri Mulyo SE MSi.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo selepas Rapat Paripurna mengatakan sudah memepersiapkan anggran untuk Perda Tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan dan Anggota DPRD meskipun besaran anggaran belum dihitung secara pasti.

"Kita masih belum tahu besaran anggaran, tapi kita sudah siap," ujar Syahri Mulyo.

Dengan di tetapkanya perda tersebut, seluruh kendaraan dinas yang di pinjamkan ke Anggota DPRD bakal ditarik oleh Pemkab termasuk kendaraan roda 2.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono mengatakan sejak diputuskanya perda dimaksut, secara otomatis kendaraan dinas yang dipinjamkan awal bulan September diarik dan di gunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan.

"Awal bulan September seluruh kendaraan dinas yang dipinjamkan ke DPRD akan ditarik dan digunakan oleh Instansi yang membutuhkan,” ujar Supriyono.

Adapun sesuai perda dimaksud, tambahan penghasilan bagi DPRD meliputi tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif serta tunjangan rumah tangga bagi anggota Dewan yang menempati rumah dinas.

"Bagi anggota Dewan yang tidak mendapatkan asilitas kendaraaj dinas maka berhak mendapatkan tunjagan transportasi, selain itu ada tunjangan komunikasi dan tunjangan rumah tangga,"pungkasnya.(Sar/Jon)