LEGISLATIF MEMINTA KONI TIDAK KHAWATIR REGULASI PORDA

Iklan Semua Halaman

.

LEGISLATIF MEMINTA KONI TIDAK KHAWATIR REGULASI PORDA

Sku Metropolitan
Kamis, 10 Agustus 2017

BEKASI, METRO
Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk tidak khawatir tentang regulasi pada gelaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII 2018 di Kabupaten Bogor. "Hanya meminta untuk tetap mempersiapkan atlet-atlet yang akan dilombakan," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muchtar di Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, dalam kejuaraan Porda XIII, Kabupaten Bekasi sebenarnya termasuk daerah yang diunggulkan.  Pasalnya pada putaran Porda 2014, Kabupaten Bekasi dapat meraih juara umum. Dengan capaian tersebut tentunya KONI tidak perlu memikirkan terlalu dalam tentang regulasi.

Namun dalam hal ini lebih mengondisikan maupun menyiapkan atlet-atlet muda berbakat untuk ditandingkan dalam kejuaraan tersebut. "Berlaga dalam Porda ke XIII di Kabupaten Bogor 2018 mendatang Kabupaten Bekasi sebagai jawara Porda ke XII sebaiknya tidak perlu khawatir dengan aturan yang dibuat tuan rumah,” katanya.

Ia menambahkan regulasi yang dikeluarkan tuan rumah saat ini sejatinya tidak menjadi alasan untuk tidak berprestasi. Persiapan selama empat tahun sudah dirasa cukup. Dan berbagai strategi seharusnya juga sudah dipersiapkan KONI Kabupaten Bekasi.

Memang diakuinya dalam hal ini, persyaratan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor tentunya merugikan daerah-daerah lainnya, terutama Kabupaten Bekasi. Dikarenakan banyak cabang olahraga yang tidak dapat ikut andil bagian dalam kejuaraan Porda XIII di Kabupaten Bogor.

Tetapi itu bukan menjadi masalah utamanya, namun secara tidak langsung memungkinkan Kabupaten Bogor Mbah keterbatasan tempat dan atlet berprestasi atupun berbakat.  "Mungkin itu yang menjadikan permasalahan mereka dan membuat aturan yang rumit dan tidak ada pedomannya," katanya.


Lanjut Mulyana menjelaskan dalam hal ini sebenarnya Kabupaten Bekasi tidak ada persoalan tentang regulasi. Namun hanya menyayangkan sikap penyelenggara khusunya Kabupaten Bogor yang secara langsung sebagai tuan rumah. (Sardin)