Nunung Minta Pimpinan DPRD Sahkan Kepengurusan PPP

Iklan Semua Halaman

.

Nunung Minta Pimpinan DPRD Sahkan Kepengurusan PPP

Sku Metropolitan
Rabu, 09 Agustus 2017
Nunung
BEKASI, METRO
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Persatuan Pembangunan, Nunung meminta agar pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan Kepengurusan PPP Kabupaten Bekasi versi Romahurmuziy. Hal ini diungkapkan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (31/7/2017).

“Tadi saya udah interupsi saat rapat paripurna untuk disahkan SK itu, tapi belum diterima, saya gak tahu alasannya, padahal dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten di KPU, Kesbangpol dan kemenkumham yang sah adalah kepemimpinan kubu Romahurmuziy,” bebernya.

Nunung mengaku, surat yang dikirimkan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sudah untuk yang ketiga kalinya, namun pihaknya mengaku kecewa atas keputusan pimpinan yang lambat dalam mengambil keputusan terkait partainya.

“SK dan kepengurusan mulai dari pusat sampai kabupaten dari Romy yang diakui, saya sudah 3 kali minta surat dibacakan, padahal publik sudah tahu sudah ingkrah dari pemerintah dan dari Romahurmuziy yang sah dan sudah ingkrah,” jelasnya.

Nunung berharap, SK yang terlampirkan perubahan struktur DPC PPP Kabupaten Bekasi dan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bekasi agar segera disahkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.
“Saya tetap mempertahankan PPP yang sah dari Romahurmuziy,  kita sudah keluarkan semua bukti-bukti,  di DPC PPP pak Anwar Musyadad ketuanya, Sekretarisnya saya, rencananya ada pergantian fraksi,” bebernya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Daris mengaku pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi masih harus mengkaji terkait dualisme kepemimpinan di DPC PPP Kabupate Bekasi lantaran keduanya sama-sama memiliki SK.

“Kita tidak punya hak untuk mencampuri dualisme partai politik, kita lembaga DPRD, keduanya punya surat, Keduanya punya SK dan sudah diserahkan,” ungkapnya.

“Yang satu SK atas nama Anwar, yang satu lagi SK atas nama Cecep Noor. Berdasarkan dua surat ini, kami akan memanggil keduanya. Kami tidak tahu, biarkan itu proses partai politik,” imbuhnya.

SK yang diberikan kubu Anwar Musyadad, kata dia terlampir SK dari DPW Provinsi Jawa Barat dan juga SK dari Kemenkumham RI, sementara SK yang dimiliki Cecep Noor juga dari DPW Provinsi Jawa Barat dan juga SK sedang berperkara menggugat.(Dapot)