Praktik Mandiri Keperawatan Diduga Ilegal

Iklan Semua Halaman

.

Praktik Mandiri Keperawatan Diduga Ilegal

Sku Metropolitan
Rabu, 02 Agustus 2017
Subang, METRO - Meski Tata cara‎ prosedur membuat perizinan membuka praktik mandiri keperawatan (SIPP/SIK Perawat) telah diberi kemudahan yang terpenting sudah lolos dan/ atau miliki STR dan tergabung dalam wadah PPNI. Namun dibalik itu, kenyataanya masih saja banyak perawat yang nakal di Kabupaten Subang, membuka praktik mandiri keperawatan diduga tak kantongi Surat Izin Praktik Pera wat (SIPP) atau Surat Izin Kepera watan (SIK).

Seperti halnya yang dilakukan seorang perawat mantan pekerja keperawatan di RS PTP Subang, yakni Mantri Herman warga Dusun/ Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Membuka praktik keperawatan mandiri, di rumah milik pribadi selain tak pasang papan nama diduga tak kantongi SIPP/SIK atau Bodong.

‎Berdasarkan pengakuan Mantri Herman, saat ditemui Metro di rumahnya, Ia mengatakan membuka praktik mandiri keperawatan di rumah milik pribadi, sudah berjalan kurang lebih sejak tahun 2007, ironisnya hingga kini tak kantongi SIPP/SIK.‎

Sebenarnya saya sejak tahun 2007 sudah ajukan perizinan atau SIPP/SIK,ke Dinas Kesehatan melalui ketua PPNI, kala itu ketuanya Pak Suhendi, entah kendalanya apa, hingga kini saya masih berharap realisasi dari Dinkes, tutur Mentri Herman kepada Metro, Selasa (25/7 /17).

Ketua PPNI Kabupaten Subang, saat ini Tomy, memberikan pemahaman terkait pengurusan Surat Izin Praktek perawat, yang kini sudah diatur dalam peraturan kementrian. Sebagai bukti, lahirnya Permenkes no. 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek Perawat, yang paling dinantikan oleh profesi Perawat, disahkan nya Undang-Undang Keperawatan.

Persoalannya Dulu, sebelum adanya Permenkes no.148 tahun 2010 dan Undang- Undang no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, setiap Perawat yang buka praktek mandiri di rumah, di hantui rasa ketakutan, sebab belum adanya aturan yang mengizinkan, membolehkan Perawat melakukan praktek mandiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Keperawa tan, Perawat yang biasanya telah melakukan praktek dirumah boleh merasa lega. Selain itu, yang terpenting adalah dilengkapi syarat perizinan dan dirikan papan nama sebagai bentuk pemberitahuan. Sebab, dalam Undang-undang Keperawatan jika Perawat ingin buka praktek mandiri, maka wajib mendirikan papan nama, seandainya tidak, maka Perawat di anggap praktek ilegal. Artinya terbalik dengan dulu sebelum tahun 2010, Perawat buka praktek mandiri di rumah secara sembunyi-sembunyi, jelasnya.‎

Menurut Tomy, perlu diketahui, syarat untuk membuka praktik keperawatan mandiri andtara lain : Perawat berpendidikan vokasi dan profesi

Perawat yang memiliki Surat Tanda Registerasi (STR) dan Perawat yang memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

Kendati demikian untuk mengurus Surat Tanda Registerasi (STR), jika para perawat sudah lulus uji kompetensi, biasanya akan diurus oleh institusi dimana perawat tersebut menempuh pendidikan.


Sementara yang mengeluarkan SIPP adalah pemerintah daerah Kabupaten atas rekomendasi peja bat kesehatan (kepala dinas kesehatan). Untuk mendapatkan SIPP, sedianya harus menyiapkan salinan STR yang masih berlaku dan dilegalisir serta memiliki surat rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan (PPNI) dan surat pernyataan memiliki tempat praktik (jika ingin praktik mandiri) atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (jika bergabung dengan klinik interprofesi atau klinik kolaborasi), itupun kalau ada jikalau tak ada sedikit banyak realisasinya sulit untuk diurusnya, ujarnya.
(DS/ABH).