DPRD KOTA DEPOK GELAR PARIPURNA

Iklan Semua Halaman

.

DPRD KOTA DEPOK GELAR PARIPURNA

Sku Metropolitan
Sabtu, 16 September 2017
DEPOK, METRO
Awal September 2017 DPRD Kota Depok langsung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembukaan Masa Sidang pertama Tahun sidang 2017-2018 dirangkaikan dengan Peringatan Hari Jadi DPRD Kota Depok ke-18. Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Senin 4 September 2017 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari, SH. Dalam sambutannya, mengatakan bahwa dalam Paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang pertama ini. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dalam rangka untuk pembenahan di semua sector guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah di agendakan.

Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan, dalam menyampaikan rencana kerjanya pada masa sidang pertama ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisinya, H.Nurhasim, S.IP menyampaikan bahwa Komisi A mengucapkan selamat ulang Tahun ke-18 DPRD Kota Depok semoga menjadi lembaga yang amanah dan dicintai oleh seluruh masyarakat. Komisi A akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi focus pembahasan Komisi-A pada masa sidang pertama ini, antara lain : Memfasilitasi penyelesaian masalah Aset Fasos-Fasum dan mengusulkan pembentukan pansus asset, pengawasan terhadap penegakan Perda tentang perizinan, mewujudkan Perda Inisiatif DPRD tentang Lembaga Kemitraan Kelurahan dan mendorong terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid dan kinerja PNS yang professional serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kota Depok.

Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dan Keuangan Daerah, dalam menyampaikan rencana kerja oleh Ketua Komisinya Hermanto SE, disampaikan bahwa akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 terutama dari sector keuangan dan mendorong kepada pemerintah Kota Depok untuk bagaimana meningkatkan pendapatan, teruatama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan rapat kerja yang intensif dengan OPD terkait antara lain Badan Keuangan Daerah guna mendiskusikan tentang peluang-peluang PAD yang bisa dioptimalkan, Komisi B juga akan mengusulkan Perda Inisiatif tentang CSR karena dengan adanya Perda CSR ini perusahaan akan peduli terhadap warga dan lingkungan sekitarnya seperti memberikan bantuan dana pendidikan/beasiswa kepada anak yang kurang mampu, membantu fasilitas umum misalnya Mushola dan Posyandu.

Komisi C yang membidangi masalah pembangunan, dalam menyampaikan rencana kerjanya oleh Veronica Wiwin Widarini SE, Anggota Komisi C dari fraksi PDIP disampaikan bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi C adalah : Pembangunan, Jalan, Drainase, Sumber Daya Air, Tata Bangunan, Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup serta Perhubungan dan Pariwisata. Sesuai Tupoksi tersebut, maka dipandang perlu adanya koordinasi, rapat kerja, konsultasi dengan OPD terkait sebagai mitra kerjanya dan Rapat dengar Pendapat Masyarakat (RPD) , dengan tujuan untuk mencari data dan informasi sebagai bahan masukan dan saran untuk dipertimbangkan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Depok agar memberikan perhatian khusus pada progress penanganan wilayah rawan banjir, pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota dan jalan lingkungan, pembangunan jembatan dan drainase serta pemeliharaan dan penataan sungai dan setu dimana aliran sungai ciliwung terdapat banyak titik longsor yang harus segera diselesaikan pembangunannya antara lain :Pembanguan Terminal Jatijajar, Pasar Cisalak, pembangunan sekolah SD, SMP dan SMA Negeri, pembangunan kantor-kantor Kelurahan, Kecamatan dan Puskesmas yang perlu segera diselesaikan serta Pemerintah Kota Depok agar secepatnya merealisasikan pembangunan alun-alun di lokasi bekas terminal Margonda Raya.

Komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan Rakyat, dalam penyampaian rencana kerja oleh Lahmuddin Abdullah S.Kom, anggota Komisi D dari fraksi PAN disampaikan bahwa Komisi D akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap OPD terkait sebagai mitra kerjanya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, dan social. Ketenaga kerjaan serta kepemudaan dan olahraga, antara lain : Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi prioritas pembangunannya karena sangat ditunggu masyarakat. Terkait PPDB Komisi D akan lebih serius memantau pelaksanaannya agar tidak terjadi lagi permasalahan PPDB seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Komisi D dalam masa sidang pertama ini akan lebih focus lagi dalam memantau ke Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah karena pihak sekolah masih sering melakukan penundaan pemberian Ijazah kepada siswanya.

Dinas kesehatan agar melakukan persiapan, penerapan, dan sosialisai terkait perda Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Serta bertahap dan intensif. Pelayanan RSUD Kota Depok perlu ditingkatkan lagi kedepan, karena RSUD Kota Depok saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masarakyat Kota Depok dan Rumah Sakit Swasta agar ditambah lagi kerja samanya dengan BPJS. Komisi D juga akan melakukan rapat kerja dan berkoordianasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan para pengusaha untuk membuat program agar para siswa yang telah lulus SMK dan SMA yang tidak meneruskan pendidikannya agar bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah Kota Depok serta melakukan sosialiasi bursa kerja sampai ke Level Kelurahan. Memberikan kemudahan perizinan kepada para investor untuk membuka usahanya di Depok dengan demikian dapat merekrut tenaga kerja untuk pencari kerja khususnya warga Depok.


Berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membuat program kegiatan olahraga di Kota Depok antara lain : Sepak Bola, Futsal, Badminton Tenis Meja, Bela diri Pencak Silat, Karate dan Taekwondo untuk mencari bakat-bakat terpendam dan berkualitas warga Kota Depok yang nantinya bisa mewakili Depok untuk mengikuti event-event olahraga seperti PORDA dan PON. (Jalampong )