Pemkab Bekasi Lakukan Penyuluhan Hukum

Iklan Semua Halaman

.

Pemkab Bekasi Lakukan Penyuluhan Hukum

Sku Metropolitan
Sabtu, 30 September 2017

Bekasi, Metro
Upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mewujudkan stop melanggar aturan terus dilakukan. Pasalnya, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui  melalui Bagian Hukum melakukan penyuluhan hukum, ke Kecamtan yang diikuti oleh Para Kepala Desa, Sekretaris desa dan pegawai Kecamatan Tambun Selatan. Acara kegiatan penyuluhan Hukum dibuka Camatan Tambun Selatan Jauharum Alam.

Camat Tambun Selatan, Jaurum Alam mengatakan, kegiatan pemahaman hukum yang di selenggarakan di aula Kecamatan oleh Bagian hukum Kabupaten Bekasi, diikuti oleh seluruh Kepala Desa, Sekretaris desa dan aparat Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan pemahaman dan mengenal kondisi hukum di Negara kita khususnya Bekasi, ujarnya.

Jauharum menambahkan, selain bagian Hukum, penyuluhan hukum juga disampaikan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masyarakat Kecamatan Tambun Selatan juga harus mengetahui prosedur hukum, agar penerapan hukum dapat berjalan dengan lancar. “Masyarakat juga perlu mengetahui tentang prosedur-prosedur yang berlaku dalam kaitan dengan urusan kependudukan dan Catata sipil,” tegasnya.

Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Bekasi, Wawan, menuturkan, mengatakan hukum merupakan aturan, atau peraturan yangg dibuat oleh Negara. Siapapun yang melanggar hukum dapat di ajukan ke penagak hukum dan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, ujarnya.
Penyuluhan hukum ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemahaman pengetahuan hukum serta kesadaran hukum masyarakat dan aparatur agar terhindar dari implikasi pelanggaran hukum dikemudian hari,” ujar Wawan.

Sementara itu Robet perwakilan dari dinas catatan sipil mengatakan, peraturan di Catatan Sipil juga di atur hukumnya contohnya, jikalau ada warga yang mengajukan perubahan data kartu keluarga (kk), pengajuan salah serta ada yang di rugikan. Dapat dituntut melalui jalur hukum. Selain yang megajukan, yang menginput data juga kena jadi kita harus teliti dalam hal memasukan data orang, makanya perlu berbagai dokumen persyaratan mualai dari tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan, setelah diperiksa datanya semua lengkap baru kita proses.

Ketika datanya tentang kosongnya blaangko e-KTP, Robet mengatak, sampai saat ini belum ada blangko. Untuk mengantisipasi, kita buatkan suket (surat keterangan) langsung jadi, cukup di Kecamatan masing masing.
Penutupan kegiatan penyuluhan Hukum ditutup oleh Sekretaris Kecamatan (sekcam) Tambun Selatan, P Tanjung. (Merry)