Rakyat Jadi Korban, Akibat Ulah “Koruptor” Blangko e-KTP Langka

Iklan Semua Halaman

.

Rakyat Jadi Korban, Akibat Ulah “Koruptor” Blangko e-KTP Langka

Sku Metropolitan
Kamis, 21 September 2017

JAKARTA, METRO.
Kasus korupsi proyek e-KTP, berdampak buruk bagi masyarakat. Sebab, lantaran kasus ini, blangko e-KTP kurang, bahkan, masih ada yang kosong. Padahal, Kementerian Dalam Negeri sudah mencetak dan mendistribusikannya keseluruh daerah, tetapi blangko yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah warga yang mengajukan permohonan E- KTP.

Kelangkaan blangko e-KTP mulai terjadi sejak September 2016. Kelangkaan ini akibat kasus korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Tercatat ada dua pejabat Kemendagri terseret kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka adalah, bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, dan bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.
Untuk menutupi kekurangan blangko e-KTP, Kemendagri sempat melakukan lelang 8 juta blangko akhir tahun 2016, namun gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.

Selanjutnya, Kemendagri kembali melakukan lelang pada Februari 2017. Namun, lelang tersebut kembali gagal dengan alasan yang sama, yaitu tidak ada peru¬sahaan yang memenuhi syarat.

Sebulan kemudian, kembali dilakukan lelang dan akhirnya ada pemenang. Lelang e-KTP tahap kedua ini, dianggarakan sebesar Rp 367 miliar dan dana alokasi khusus nonfisik khusus kependudukan sebesar Rp 750 miliar.
Dengan anggaran tersebut, pe¬merintah ditargetkan mencetak 25,9 juta keping blangko e-KTP. Selanjutnya, pada April 2017, blangko e-KTP mulai didistri¬busikan ke seluruh daerah.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh meminta warga yang belum memiliki e-KTP untuk aktif mengecek ketersediaan blangko di daerahnya masing-masing. Menurutnya, sisa di Gudang Dirjen Dukcapil ada 1.321.500 keping blangko e-KTP. "Pembagian tahap pertama diprioritaskan bagi yang kartu¬nya sudah siap cetak atau print ready record," kata Zudan.

Menurut Zudan, warga dalam daftar antrian prioritas untuk mendapat e-KTP, adalah mereka yang telah merekam data kepen¬dudukan sebelum 16 Desember 2016. "Mereka dapat langsung melihat ketersediaan blangko ke Dinas Dukcapil atau melalui sam¬bungan telepon ke masing-masing kabupaten atau kota," sarannya.

Zudan menargetkan, pereka¬man di daerah-daerah tersebut dapat selesai akhir tahun ini. Menurut data yang dimiliki Kemendagri, ada 97,2 persen warga yang telah melakukan perekaman data kependudukan sampai saat ini. "Pada 2018 akan berlangsung pilkada seretak di 171 daerah. Kami harus rapikan data kepen¬dudukan. Pekerjaan besar adalah menyelesaikan perekaman yang kurang dari 2,48 persen. Kami sudah selesaikan 97,2 persen, tinggal sedikit lagi," ujarnya.

Petugas kependudukan Kecamatan Tambun Selatan, Tiksa menuturkan, blangko e-KTP. Kendati blangko kosong, setiap hari ada lebih dari 250 orang melakukan pereka¬man e-KTP, yang baru maupun ingin pindah alamat. "Mereka hanya diberi Suket yang berlaku enam bulan," ucapnya.
Ia berharap, dalam waktu dekat, blangko e-KTP telah tersedia. Sebab, kami kasihan kepada warga yang sudah berbulan-bulan menunggu blangko e-KTP. Tapi, dia berharap, warga tidak ter-ganggu dalam mengurus hal-hal yang berbau administrasi meski hanya menggunakan Suket.

Hingga saat ini kurang lebih 3.000 pemohon E- KTP belum dapat direalisasikan. Kalau ada warga yang melakukan perekaman, kita memberikan penjelasan bahwa E- KTP belum bisa dibuat karena blangko kosong. Kami hanya bisa memberikan surat keterangan. Sedangkan yang sudah melakukan perekaman kurang lebih 5.000 orang, katanya kamis 14/9.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi lebih dari 1 juta jiwa. Pada tahun 2004  jumlah penduduk Kabupaten Bekasi 1.950.209 jiwa kemudian pada 2014 melonjak menjadi 3.122.698 jiwa atau meningkat sebanyak 1.172.489 jiwa. Sedangkan pada 2015, penduduk Kabupaten Bekasi berjumlah 3.246.000 jiwa atau terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung.


Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Ali Syahbana, mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bekasi saat ini mencapai 3,3 juta jiwa. Salah satu yang menjadi faktor pertumbuhan jumlah penduduk selain angka kelahiran ialah urbanisasi. (tim)