Tiga Fungsi DPRD Gencar Disosialisasikan

Iklan Semua Halaman

.

Tiga Fungsi DPRD Gencar Disosialisasikan

Sku Metropolitan
Jumat, 01 September 2017
           
Tulungagung, Metro.
Anggota DPRD Tulungagung khsuusnya pimpinan DPRD saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi terkait tigas fungsi DPRD, ketiga fungsi itu yakni legislasi anggaran dan fungsi pengawasan. Agenda sosialisasi itu dilakukan disetiap kecamatan salah satunya di desa Ngunut kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, jum’at (25/8)

Dalam kesempatan itu, ketua DPRD Tulungagung Supriyono, SE, M.Si mengatakan “DPRD memiliki kewenangan membuat peraturan daerah (perda) yakni menginisiatif lahirnya Raperda dan juga membahas dan  menyetujui atau menolak Raperda yang diusulkan eksekutif”, katanya.


Perda sendiri akan menjadi keberlanjutan kebijakan daerah dan menjadi dasar hukum tindakan pemerintah, sekaligus menjadi instrument perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. “perda dapat difungsikan sebagai instrument pembangunan, selain itu kewenangan DPRD dalam fungsi anggaran adalah menyetujui atau menolaknya dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, hal itu dilakukan melalui proses pembahasan arah kebiijakan umum”. Kata Supriyono dihadapan ratusan undangan.
Supriyono menambahkan, “pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala daerah dan menerapkan perda tentang APBD” katanya.

Sementara itu, Agung Darmanto dari fraksi PDIP selaku narasumber sosialisasi fungsi DPRD dihadapan para peserta menyatakan. “Adanya pelayanan public yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif dengan memihak kepada rakyat, sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD harus mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan public” ungkapnya.

Agung memberi contoh, bahwa akhir-akhir ini Banyak keluhan masyarakat di Kabupaten Tulungagung tentang rentenir berkedok koperasi, pihaknya bersama-sama Dinas Koperasi dan aparat terus melakukan sidak ke koperasi yang di sinyalir menjadi praktek rentenir dan hasilnya di Tulungagung kedapatan ada empat koperasi yang melakukan aktifitas melenceng dari prinsip dasar koperasi (rentenir) maka dari itu pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “prakteknya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar koperasi, pinjamn berbunga tinggi yang mereka terapkan juga mencekik leher masyarakat, warga yang kesulitan modal, justru mereka persulit lagi dengan pinjaman berbunga tinggi, sehingga ibarat sudah terjatuh tertimpa tangga pula”. Kata Agung

Agung menambahkan,”rentenir berkedok koperasi bukan legal tapi illegal, usaha seperti itu sangat menekan masyarakat tidak mampu, sudah mereka sulit tapi malah dipersulit, praktek usaha seperti itu sangat tidak sehat, efeknya sangat buruk bagi masyarakat.


Agar para rentenir tidak merajalela dan pra korbannya tidak terus bertambah, agung mengajak masyarakat menggunakan koperasi legal formal seperti koperasi yang benar-benar programnya sesuai aturan koperasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Sar/Jon)