CARUT MARUT PEMBANGUNAN PUSKESMAS KOTA DEPOK

Iklan Semua Halaman

.

CARUT MARUT PEMBANGUNAN PUSKESMAS KOTA DEPOK

Sku Metropolitan
Minggu, 29 Oktober 2017
Puskesmas Harjamukti

Depok, Metro
Gencarnya Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang gratis dan murah kepada masyarakat harus di ancungi jempol. Salah satunya bentuk kepedulian pemerintah adalah dengan pembangunan gedung- gedung  Puskesmas lengkap dengan Fasilitasnya. Mahalnya biaya pengobatan saat ini membuat pemerintah berupaya dengan maksimal untuk meningkatkan fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat menikmati pengobatan gratis dan murah, salah satunya adalah dengan pembangunan Pusat Pembangunan Kesehatan (Puskesmas).

Namun sangat disayangkan, carut marut pembangunan gedung- gedung Puskesmas tersebut layak dipertanyakan, Karena untuk pembangunan satu Gedung Puskesmas membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun. Hal ini sangat merugikan masyarakat Kota Depok karena Puskesmas tersebut tidak dapat di gunakan tepat waktu.

Puskesmas yang di maksud adalah Puskesmas Cilodong yang berada Kecamatan Cilodong dan Puskesmas Harjamukti terletak di Kecamatan Cimanggis. Karena pembangunan kedua puskesmas tersebut sudah di mulai pada tahun 2015 yang lalu. Sekedar informasi bahwa Puskesmas Cilodong baru di operasikan 1 bulan yang lalu itu juga kondisinya baru 80%, sementara Puskesmas Harjamukti baru tahap penyelesaian.

Pegiat Korupsi Ivan M,SH, mengatakan, mangkraknya pembangunan kedua Puskesmas diduga banyak pihak yang berkepentingan ikut bermain, mulai dari pejabat pengadaan sampai dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hal ini cukup beralasan, sebagai contoh salah satu pemenang lelang adalah PT.Marlanco yang dipercaya untuk mengerjakan Pembangunan Puskesmas Mampang dengan pagu anggaran Rp.3.015.029.160, perlu diketahui bahwa PT.Marlanco adalah perusahaan dengan Kategori Kelas B sementara pembangunan Puskesmas Mampang masuk Kategori Kelas M. Menangnya PT.Marlanco diduga karena adanya loby-loby tertentu antara pihak rekanan dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Kota Depok, lanjutnya.

 Ivan mengingatkan, supaya proyek Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok maupun 3 Puskesmas  mencapai 71 M. “Harus ada pendampingan dari pihak kejaksaan, hal itu untuk menghindari kebocoran keuangan Negara dalam proyek pembangunan tersebut.” Tegas Ivan.

Menurutnya, pihak-pihak terkait kejaksaan telah memiliki Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Tim tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap Proyek Pemerintah untuk menghindari terjadinya praktik korupsi, selesai tepat waktu.

 Ivan juga berharap agar penegak hukum yang lain seperti Kepolisian ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan Puskesmas tersebut. Sehingga kedepannya pembangunan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan bisa selesai tepat waktu, sehingga Puskesmas tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat khususnya warga Depok yang ingin berobat.(Jalampong R)