Diduga Proyek Siluman, Proyek Jembatan Tidak Ada Papan Nama

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Proyek Siluman, Proyek Jembatan Tidak Ada Papan Nama

Sku Metropolitan
Kamis, 05 Oktober 2017

Bekasi, Metro
Pembangunan jembatan di kampung Pangkalan Rt 10/09 Desa Kedungpengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi diduga proyek siluman, pasalnya pembangunan jembatan tersebut tidak memiliki plang proyek (papan nama red), padahal pekerjaan tersebut sudah berjalan sekitar satu bulan dan hampir 60% selesai.


Tentunya hal ini memicu dugaan pembangunan jembatan tersebut, merupakan pekerjaan sesuka hati kontraktor yang disebut  proyek siluman, sehingga informasi terkait pembangunan jembatan yang tidak diketahui berapa jumlah anggaran, dan nama pemilik kontraktornya  yang harus menjadi hak publik untuk masyarakat sekitar.

“Saya gak tahu bang, proyek ini siapa yang mengerjakan dan siapa pengawasnya, dari mana anggarannya dan berapa besaran dananya, sedangkan pekerjaan ini sudah berjalan sekira kurang lebih satu bulan lamanya,” tutur Hidayat (37 th), salah satu warga kampung Pangkalan , kepada Metropolitan dilokasi proyek, Selasa (26/09).

Namun menurutnya, hal tersebut juga pernah di tanyakan kepada salah satu pekerja yang pada waktu itu ada di lokasi proyek, namun kata petugas tersebut plang itu sudah ada di kantornya.

“Pernah kami tanyakan, kepada salah satu pekerja, tak tahu siapa namanya, kita hanya pekerja, soal tidak adanya plang proyek, katanya plang proyek sudah ada di kantor pak,namun belum dipasang plangnya.” Kata nya.

Selanjutnya dari pantauan wartawan, terlihat dari bentuk pekerjaanya, proyek itu adalah proyek jembatan dengan biaya yang besar, sebab puluhan pekerja terlihat sibuk membangun, untuk menutupi pondasi  lama yang langsung di sambungkan dengan yang baru  agar tidak terlihat. Dari tiap sisinya, keberadaan plang proyek sebagai bahan infomasi masyarakat sama sekali tidak terlihat. Hal ini tentu sudah bertentangan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik. Anehnya ,aparat penegak hukum dinas PUPR (Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat) terkait seolah -olah terkesan tutup mata.

Sedangkan lokasi proyek tersebut berada dipinggir perkampungan yakni dua kampung pangkalan dan kampung perlan. Ucapnya.
Sementara itu,Ketua Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Gema Rakyat Anti Korupsi (Grasi), Malau,  pemasangan plang papan proyek diharuskan, ka¬rena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe¬merintah. Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang pa¬pan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Menurut Malau, proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah. Dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk me¬ngawasi pekerjaan tersebut, tujuannya sebagai bentuk pe¬ran serta masyarakat dalam pengawasan uang Negara agar tidak salah dipergunakan.

“Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saat ini, paket pe¬kerjaan yang sedang dikerjakan tersebut juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran APBD, APBD Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanannya,” tegas Malau.

Dia manambahkan, Seperti yang diamanahkan oleh Kepres No.80 Tahun 2003, rekanan wajib mengin-formasikan kepada pu¬blik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan penga¬wasan. "Kemudian ukuran jalan, tanggal pelak¬sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan." Ujarnya.


Malau  mendesak pihak dinas terkait agar menegur pihak rekanan yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP), dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan. Bila perlu pihak Dinas terkait dapat memberi sanksi. "Pekerjaan itu harus di hentikan, sebelum memasang plang nama, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek ," ujar Malau. (Acep)