DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tidak Mampu Penuhi Target PAD Tahun 2017

Iklan Semua Halaman

.

DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tidak Mampu Penuhi Target PAD Tahun 2017

Sku Metropolitan
Jumat, 27 Oktober 2017

Bekasi, Metro
Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Bekasi melakukan pembahasan dan Kajian atas rancangan peraturan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD-P) tahun 2017,Maka DPRD menyampaikan koreksi, saran dan masukan terhadap target pendapatan yang tidak  mencapai target menjadi bahwan evaluasi  bagi Bupati Bekasi agar kedepanya dengan sunguh sunguh meperhatikan aspek-aspek peningkatan, saat di dibacakan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi H.Anden di gedung DPRD Kab. Bekasi,senin (23/10/2017).

Anden menyapaikan,rekomendasi hasil pembahasan pembahasan antara Badan anggaran DPRD Kabupaten Bekasi bersama tim anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi terdapat penurunan target restibusi Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) dimana  pada APBD murni tahun anggaran 2017 target restibusi IMB RP 167 350 016 008,  dan pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 target restibusi IMB menjadi sebesar RP 142 265 000 000 atau mengalami penurunan sebesar RP 25 065 016 sedangkan restibusi IMB di kabupaten Bekasi Cukup Besar”

Terkait anjloknya restibusi Ijin mendirikan bangunan, DPMPTSP Kab.bekasi  harus meningkatkan  pendapatan yang bersumber dari restibusi IMB dengan langkah-langkah strategis , dimana harus menghitung  potensi  riil pendapatan Restibusi IMB  dengan melakukan pendataan jumlah bagunan rumah,toko,ruko, gedung, pabrik dan seluruh, bagunan yang  ada setiap desa  diwilayah kabupaten Bekasi.

Selanjutnya,”DPMPTSP harus proaktif melakukan  penangihan dan teguran  kepada setiap  wajib restibusi IMB (sesuai dengan Peraturan Bupati No  30 tahun 2014) bekerjasama dengan Pemerintah Desa”

Lanjut lagi, “DPMPTSP juga  harus berkordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi dan instansi terkait lainnya ,kaitanya  masih banyaknya  yang belum memiliki IMB  di seluruh wilayah  Kabupaten Bekasi agar di lakukan penegakan Perda  tentang Izin  mendirikan Bangunan  yang mana hal ini berdampak pada peningkatan Restibusi  dari wajib Restibusi”.


DPRD Kab.Bekasi juga merekomendasikan agar DPMPTSP Kabupaten Bekasi agar memonitoring terhadap ruko yang di jadikan tempat industri yang seharusnya IMBnya harus berubah. (Ely)