DPRD Kabupaten Bekasi Gelar Paripurna Bahas Raperda dan APBD-P

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Kabupaten Bekasi Gelar Paripurna Bahas Raperda dan APBD-P

Sku Metropolitan
Rabu, 25 Oktober 2017

Bekasi, Metro
Rapat Paripurna rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bekasi setelah diundur beberapa waktu dari jadwal semula, akhirnya digelar Senin (23/10/2017) di Gedung Rapat Utama DPRD Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan proses pembahasan, pengkajian, penelitian, dam pedalaman yang disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi terhadap APBD-P maka disepakati, Pendapatan APBD 2017 yang semula 4.637.822.259.318 dan setelah perubahan terdapat penambahan 404.369.050.293 sehingga Pendapatan APBD Perubahan 2017 menjadi 5.042.191.309.611. Penambahan pendapatan tersebut berasal dari PAD sebesar 290.151.945.795, dana perimbangan 11.648.480.918, dan sumber pendapatan lain 102.568.623.580.

Sementara untuk Belanja APBD 2017 yang semula  5.160.869.630.637 dan setelah perubahan terdapat penambahan  626.901.494.092sehingga Belanja APBD Perubahan 2017 menjadi  5.787.771.124.729. Penambahan belanja tersebut berasal dari belanja tidak langsung 95.534.374.601 dan belanja langsung 531.367.119.491.


Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin usai rapat paripurna menuturkan, setelah APBD Perubahan ditetapkan, maka nantinya dokumen tersebut akan diserahkan ke Gubernur Jawa Barat untuk disahkan selama 15 hari kerja yang kemudian setelahnya dapat dilakukan penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD.

“Di masa waktu yang sempit, Pemkab butuh waktu agar bisa masuk langsung ke gubernur dan di upayakan bisa lebih cepat untuk menyetujui APBD perubahan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Tapi kita optimis November ini pelaksanaan ABT sudah bisa berjalan, dan kita juga berharap yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Bekasi," bebernya.

Disinggung adanya permintaan dewan agar Bupati melakukan evaluasi dan kontrol terhadap penyerapan anggaran sehingga APBD P terlambat disahkan, Neneng mengujarkan hal tersebut dilatarbelakangi  bahwa Kabupaten Bekasi melakukan Pilkada, sehingga pasca pilkada Kabupaten Bekasi perlu penyesuaian.

“Pasca transisi selalu saja ada masalah, jadi harus bisa memaklumi dengan kondisi seperti ini bahkan soal serapan anggaran bukan hanya terjadi di Bekasi saja,” tutupnya.(ELY)