DPRD KOTA DEPOK GELAR PARIPURNA PAW DAN PERSETUJUAN RAPERDA

Iklan Semua Halaman

.

DPRD KOTA DEPOK GELAR PARIPURNA PAW DAN PERSETUJUAN RAPERDA

Sku Metropolitan
Kamis, 05 Oktober 2017
Rudi Setiawan (kanan) resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Depok

DEPOK, METRO.
DPRD Kota Depok pada hari Jumat, 22 September 2017 menggelar dua kali rapat paripurna pada pagi harinya Rapat Paripurna Istimewa tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kota Depok Penggantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan tahun 2014-2019. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo S.Sos dihadiri oleh para Wakil Ketua, para Anggota DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Depok, Sekretaris Daerah dan Unsur Forkopimda Kota Depok, semua Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Depok serta para pimpinan lembaga Vertikal. Acara Sidang paripurna tersebut diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Jawa Barat No.171/Kep.798.PemKSM/2017 tangga; 11 September 2017 tentang peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Depok dari fraksi Golkar yaitu, Edwan Teladan digantikan oleh Rudi Setiawan SH. Surat Keputusab dibacakan oleh sekretaris DPRD Kota Depok, Drs.Zamrowi  M.Si, di lanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji serta penandatanganan berita acara,  penyematan lencana tanda anggota DPRD Kota Depok oleh Ketua DPRD Kota Depok.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Depok menyampaikan bahwa Anggota DPRD pengganti antar waktu yang baru dilantik ini Sdr.Rudi Setiawan akan ditugaskan pada Komisi C dan badan Musyawarah (Bamus) serta mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja dengan semangat baru, kepada Sdr.Evan Teladan kami atas nama pimpinan dan anggita DPRD Kota Depok mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya serta segala kelebihan dan kekurangannya selama menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Depok, teriring Doa Semoga pengabdiannya menjadi amal ibadah yang baik.

Pada kesempatan itu Walikota Depok KH.Muhammad Idris dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikan Rudi Setiawan menjadi anggota DPRD Kota Depok, semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat berkontribusi serta menjalin kerja sama dengan pemerintah Kota Depok untuk bahu-membahu memberikan pelayananan terbaik untuk membangun Kota Depok yang kita cintai.

“PAW merupakan proses yang dijalankan oleh DPRD Kota Depok untuk menggantikan anggota dewan sebelumnya yang telah diberhentikan. Hal ini bertujuan meningkatkan kinerja DPRD Kota Depok yang semakin baik,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Depok, Jumat (22/09/2017).
Ia mengatakan diresmikannya Rudi Setiawan sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok dapat memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan DPRD Kota Depok. Sinergitas dapat terjalin dengan cara menyerap setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
“Sebagai perwakilan dari rakyat, kami berharap Rudi Setiawan bisa menampung setiap masukan masyarakat. Tetapi, jangan hanya menyerap aspirasi  di konstituennya saja, namun juga aspirasi dari seluruh warga,”  katanya.
Usai Shalat Jumat dilanjutkan dengan rapat paripurna tentang persetujuan DPRD Kota Depok terhadap 3 Raperda yaitu ; 1. Raperda Kota Depok tentang perubahan APBD Kota Depok TA.2017, 2.Raperda Kota Depok tentang Sistem Kesehatan Daerah, 3. Raperda Kota Depok tentang perubahan atas perda Kota Depok no.8 Tahun2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Anggota Badan anggaran Kota Depok, Yuni Indriani SE.MM dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa hasil pembahasan Badang Anggaran bersama, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan semua OPD di lingkungan pemerintah Kota Depok terhadap Raperda tentang APBD perubahan TA 2017. Dan setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD (KUPA) dan PPAS perubahan APBD (KUPA) dan PPAS perubahan APBD TA 2017, maka Banggar DPRD Kota Depok menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dari Walikota Depok antara lain;  Ada dua arus besar dalam pembahasan perubahan APBD yaitu, Arus pendapatan dan Arus Belanja. Prinsip dasar arus pendapatan adalah, bagaimana pemerintah mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan secara luas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul sebanyak-banyaknya.

 Sementara, prinsip dasar arus keperluan pembelanjaan benar-benar dapat memiliki multiplayer effect terhadap pertumbuahan pembangunan social ekonomi yang lebih berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Banggar juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang mendasar pada perubahan APBD ini adalah pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak yaitu ; perbaikan jalan, jembatan, drainase kemacetan, banjir dan sarana prasarana umum lainnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Pansus IV DPRD Kota Depot Sahat Farida Berlian S.Pd dalam laporannya menyampaikan bahwa setelah dilakukan perubahan  dan perbaikan pada Draft Raperda tentang sistem Kesehatan Daerah oleh Pansus IV DPRD Kota Depok dengan dinas kesehatan serta bagian hukum Kota Depok yang di fasilitasi oleh Sub Bagian fasilitas dan evaluasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  Provinsi Jawa Barat yang dianggap cukup. Sehingga, Draft rancangan Peraturan Daerah Kota Depok ini dapat disahkan menjadi peraturan Daerah di dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok ini.

Bahwa Draft Raperda ini dianggap penting dikarenakan dengan disahkannya Raperda ini menjadi Perda maka,  diharapkan dapat memberikan arah, pedoman, landasan dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kesehatan Daerah Kota di Kota Depok ini demi terselenggaranya upaya pembangunan kesehatan yang tercapai, terjangkau, bermutu, berkeadilan, efektif, efisien dan berkelanjutan oleh semua pihak secara sinergis, baik masyarakat swasta maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kota Depok.


Bahwa setelah melakukan beberapa kali pembahasan, studi banding ke kementrian terkait, beberapa kajian-kajian penting dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat maka telah dilakukan perubahan dan perbaikan pada Draftt Raperda. Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.8 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan oleh Pansus IV DPRD Kota Depok dan Dinas Pendidikan serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Depok dan telah difasilitasi oleh Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Biro Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan amanah Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan Hukum daerah yang dianggap cukup, maka Draft Rancangan peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini dapat di sahkan menjadi peraturan daerah di dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok. (Jalampong)