Ojan Pauzan: Bantuan Kemendikbud Tidak Ada Gambar dan RAB

Iklan Semua Halaman

.

Ojan Pauzan: Bantuan Kemendikbud Tidak Ada Gambar dan RAB

Sku Metropolitan
Sabtu, 14 Oktober 2017

SUBANG METRO.
Bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah swasta, yang salah satu penerima adalah SMK MIFTAHUL BARRIYAH Tanjungsiang, Kabupaten Subang Jawa Barat.

Pada edisi  180 minggu pertama bulan oktober 2017  Surat Kabar Umum Metropolitan memuat berita tentang bantuan rehab untuk SMK Swasta dari Kementer ian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2017. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan malah digunakan untuk membangun jembatan penghubung di sekolah tersebut dan juga membuat lapang olah raga seperti yang terjadi di SMK MIFTAHUL BARRIYAH Tanjungsiang.

Ketua melalui Pembina Yayasan, Ojan Pauzan yang di dampingi Kepsek Didin dan seorang guru saat di mintai tanggapannya Rabu (04/10) seputar hal tersebut di ruang guru mengatakan,  memang benar sekolah ini menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan besar bantuan Rp. 101 juta untuk 2 ruang kelas. Sementara uang tersebut digunakan untuk menganti keramik luar maupun dalam, menganti pelapon, membuat jembatan penghubung yang ada di sekolah serta membuat lapang olah raga.

Ojan menambahkan tidak ada masalah seandainya bantuan tersebut di terapkan di mana juga  asalkan untuk kepentingan sekolah dan juga bantuan dari Kementerian tersebut tidak ada gambarnya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam pelaksanaan pekerjaannya  melibatkan komite sekolah, dan rehab tersebut belum selesai. Untuk kepala sekolah tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek tersebut tetapi cukup hanya tanda tangan kegiatan saja dan juga kepala sekolah terlalu sibuk, ungkap Ojan.

Namun menurut pemantauan Metropolitan di lapangan jauh dari kenyataan seperti halnya komite sekolah sebenarnya tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut karena sudah 7 bulan komite yang ada tidak aktif.

Yaya Sudarya Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Subang saat di mintai tanggapannya mengatakan apa yang di lakukan oleh pembina yayasan tidak sesuai dengan juknas/juknis. Namanya proyek pemerintah harus berdasarkan pengajuan awal dan harus berdasarkan gambar dan RAB, kalau memang benar tidak ada gambar dan RAB gimana menghitung angka satuannya. .Sedangkan yang namanya anggaran pemerintah kalau tidak sesuai dengan aturannya berarti ada tindak pindananya, tegas Yaya. (Sunardi/Mul/Abh)