Penyerapan APBD Kabupaten Bekasi Diyakini Anjlok

Iklan Semua Halaman

.

Penyerapan APBD Kabupaten Bekasi Diyakini Anjlok

Sku Metropolitan
Kamis, 19 Oktober 2017

Bekasi, Metro
Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2017 diyakini anjlok. Dalam pembahasan sementara, Rp 200 miliar di sektor infrastruktur dipastikan tidak akan terserap. Angka tersebut ‘disumbang’ oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akibat gagal melaksanakan lelang.

“Itu baru pada pembahasan di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di APBD Perubahan. Itu cuma dari gagal lelang saja, maka kami akan bahas terus ini,” kata Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, Selasa (10/10/2017).

Dia ditemui usai rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2017 di Gedung DPRD, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dikatakan Taih, anggaran yang tidak terserap itu dipastikan terus bertambah hingga akhir tahun anggaran. Terlebih angka tersebut baru diperoleh dari satu satuan perangkat kerja daerah. Di Dinas PUPR pun, lanjut dia, diyakini masih anggaran yang tidak terserap terus meningkat.

“Itu hanya dari gagal lelang saja, belum dari kegiatan yang tidak dilelang, atau juga anggaran lain yang akhirnya tidak terserap maksimal. Pastinya akan terus bertambah, apalagi anggaran yang baru terserap cuma sekitar 20 persen dari total anggaran sampai Rp 1 triliun lebih. Jadi kita lihat berapa di akhir nanti anggaran yang tidak terserap,” kata dia.

Dari hasil pembahasan sementara, kata Taih, sejumlah kegiatan yang gagal lelang di antaranya pembangunan jembatan, sekolah hingga perbaikan jalan. “Dari tiga jembatan, cuma satu yang berhasil dilelang yang di Pebayuran saja. Sedangkan jembatan di Muaragembong dan di Tegaldanas gagal lelang. Kemudian ada sekolah juga yang gagal dibangun,” kata dia.

Lebih lanjut, ungkap dia, Dewan akan membahas secara menyeluruh terkait banyaknya anggaran yang tidak terserap. Pembahasan pun akan dilakukan dengan memanggil dinas, pihak pemborong hingga unit layanan pengadaan.

“Gagal lelang itu katanya karena pemenangnya mengundurkan diri, kemudian penawarannya tidak masuk, kemudian ketika lelang katanya tidak ada yang mengajukan. Nanti ULP kami undang juga, menanyakan soal ini. Kenapa banyak lelang gagal, apakah ada kepentingan atau seperti apa sehingga banyak tidak terserap,” kata Taih yang juga Anggota Komisi III.

Hasil pembahasan tersebut, kata dia, menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan dan APBD 2018. Dewan pun akan mengeluarkan rekomendasi terkait banyaknya anggaran yang tidak terserap. “Kami akan ajukan rekomendasi tentang kinerja dinas yang harus dievaluasi. Bukan sebatas di tingkatan pimpinan dinasnya tapi juga para kepala bidangnya,” ucap dia.

Ketua Komisi III Kardin menyatakan, gagal lelang disebabkan juga karena lambatnya SKPD menggelar lelang. Seharusnya, pada setiap tahun anggaran, kegiatan harus sudah dilaksanakan maksimal Maret. Namun, tahun 2017 ini justru lambat.

“Berdasarkan laporan yang kami terima itu penyerapan anggaran di sektor infrakstruktur memang lemah, baru sekitar 23 persen dari total Rp 1,4 triliun. Persoalannya ya itu, gagal lelang karena terlalu lama,” kata dia.

Tingginya anggaran yang tidak terserap, lanjut dia, berbanding lurus dengan sisa lebih penggunaan anggaran. “Kemungkinan Silpa juga bakal besar. Penyerapan anggaran itu sampai akhir tahun kami prediksi 80 persen, itu sudah paling bagus,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Eka Supria Atmaja mengaku penyerapan anggaran tidak maksimal. Beberapa SKPD mengalami sejumlah kendala hingga akhirnya berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, Pemkab kini tengah melakukan monitoring untuk mendorong percepatan penyerapan.

“Monitoring terus kami lakukan terkait penyerapan anggaran. Ada beberapa penyerapan yang tidak maksimal namun kami dorong agar dilakukan percepatan. Masih ada waktu, kami yakini penyerapan akan dilakukan secara maksimal,” kata dia. (Yosua)