Pungut Iuran SPP, Menjelang UTS SMAN 1 Tamsel Masih Menerima Siswa Baru ?

Iklan Semua Halaman

.

Pungut Iuran SPP, Menjelang UTS SMAN 1 Tamsel Masih Menerima Siswa Baru ?

Sku Metropolitan
Senin, 16 Oktober 2017

Bekasi, Metro
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional. Maka itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemangku jabatan harus mengandung unsur Mutatismutandis sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam asas-asas umum penyelenggara negara.

Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) online tahun ajaran 2017 telah lama berlalu, dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah pun telah lama berlangsung, hingga menjelang Ujian Tengah Semester (UTS), SMA Negeri 1 Tambun Selatan masih menerima peserta didik baru dengan diberi label SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan.

Penerimaan peserta didik baru dengan label SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan disinyalir tidak diatur dalam juknis P2DB online tahun ajaran 2017/2018, demikian juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.5/PUU-X/2012 tentang penghapusan RSBI yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kemendikbud No.017/MPK/SE/2013 tentang transisi RSBI.

“Sudah menjelang UTS (Ujian Tengah Semester), tapi SMA Negeri 1 Tambun Selatan masih menerima siswa baru. Itu semua hanya akal busuk kepala sekolah bersama kroninya untuk mendulang rupiah. Jika ada SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan berarti ada SMA Negeri 1 Tertutup Tambun Selatan. Ini perlu diusut oleh inspektorat Kemendikbud termasuk Kejaksaan, apa urgensinya kepala sekolah masih menerima peserta didik baru walaupun sudah menjelang UTS? Apakah sekolah swasta sudah seluruhnya terpenuhi. Ini sangat menciderai citra SMA Negeri 1 Tamsel yang menyandang status grade satu, sementara peserta didik baru yang diterima sebelumnya telah gagal mengikuti P2DB online,” ujar sejumlah masyarakat meragukan kinerja kepala sekolah.

Terkait legalitas siswa SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan, Kepala SMA Negeri 1 Tambun Selatan Dra. Hj. Endang Srihartati Hasan M.Pd yang dihubungi Metropolitan tidak merespon, di SMS tidak memberikan jawaban.

Ketua Komite SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Soon Zukian, yang ditemui Metropolitan Jumat (29/9) mengatakan, walaupun sudah menjelang UTS, dirinya tidak mengetahui adanya penerimaan siswa baru. Silahkan dikonfirmasi kepada pihak sekolah, ujarnya menyarankan Metropolitan.

Ditemui di sekolah Jumat (29/9), Kepala SMA Negeri 1 Tambun Selatan, melalui panitia, Gatot Lelono, mengatakan, SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan memiliki legalitas atau payung hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, ujarnya, namun tidak dapat menunjukkan SK dimaksud.

Dikatakan Gatot, SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan menerima siswa yang putus sekolah, yang sudah bekerja, bahkan yang sudah nikah atau berkeluarga. Jam belajar pun dapat disesuaikan, tergantung ketersediaan waktu para siswa. Dan siswa SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan berinduk ke SMA Negeri 1 Tambun Selatan.

Saat didesak Metropolitan, jika ada SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan, berarti ada SMA Negeri 1 Tertutup Tambun Selatan, dimana sekolahnya? Gatot Lelono mengatakan, tidak ada SMA Negeri 1 Tertutup Tambun Selatan. Nanti, ijazah yang diterima siswa SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan adalah ijazah SMA Negeri 1 Tambun Selatan, sebab di Kemendikbud yang terdaftar adalah semua siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan, ujar Gatot berkelit.

Lagi kata Gatot, saat ini semua siswa terbuka masih menumpang belajar di SMA Negeri 1 Tambun Selatan sambil menunggu mendapat TKB (Tempat Kegiatan Belajar). Dari pernyataan Gatot tersebut, patut diduga legalitas SMA Negeri 1 Terbuka Tambun Selatan adalah sekolah paket C, sebab siswa akan ditempatkan belajar pada TKB.

Pungut Iuran SPP
Semenjak peralihan tatakelola SMAN dan SMKN dari Kabupaten/Kota ke Propinsi, ragam modus tanpa dasar hukum diciptakan oknum kepala sekolah untuk mendulang rupiah dari orang tua murid.
 Sekedar diketahui, tahun 2015 lalu, Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin telah menghapus iuran SPP di semua jenjang sekolah, dan langsung mendapat apresiasi dari masyarakat bekasi.

Penghapusan iuran SPP itu seiring dengan meningkatnya APBD Kab.Bekasi yang telah mampu mengakomodir SPM (Standar Pelayanan Minimal) sekolah yakni, untuk jenjang SD Negeri sebesar Rp.60.000/siswa/tahun, jenjang SMP Negeri sebesar Rp.200.000/siswa/tahun, jenjang SMA Negeri sebesar Rp.2.400.000/siswa/tahun, dan jenjang SMK Negeri sebesar Rp.3.000.000/siswa/tahun.

Saat itu, mantan Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Asep Saefulloh, mengatakan, penghapusan iuran SPP di semua jenjang sekolah termasuk SMA Negeri disebabkan meningkatnya pendapatan Kabupaten Bekasi melalui APBD.

Dikatakan Asep Saefulloh kala itu, dari Bos pusat sebesar Rp.1.200.000/siswa/tahun, propinsi sebesar Rp.200.000/siswa/tahun, dan dari APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp.2.400.000/siswa/tahun, artinya jika ditotal sudah sebesar Rp 3.800.000/siswa/tahun, dan mampu mengakomodir SPM di sekolah.

Juga dibeberkan, Asep Saefulloh, hasil kajian Kemendikbud, besaran dana Bos untuk menunjang SPM pada jenjang SMAN sebesar Rp 5.000.000/siswa/tahun, berarti ada selisih kekurangan sebesar Rp 1.200.000/siswa/tahun. Dan itu hanya mampu diakomodir DKI Jakarta, Bali, tergantung kemampuan APBD masing-masing, ujarnya.

Semenjak peralihan ke Propinsi, SMA Negeri 1 Tambun Selatan memungut iuran SPP sebesar Rp.150.000/siswa/bulan, artinya Rp.1.800.000/siswa/tahun, dengan jumlah siswa sekitar 1.400 orang.
Jika dihitung keseluruhan, Iuran SPP Rp.1.800.000/siswa/tahun, Bos pusat Rp.1.400.000/siswa/tahun, Propinsi Rp.700.000/siswa/tahun, dan dari APBD Kabupaten Bekasi terdapat pengurangan menjadi Rp.2.300.000/siswa/tahun. Maka total dana Bos untuk menunjang SPM di SMA Negeri 1 Tambun Selatan kurun waktu satu tahun sebesar Rp.6.200.000/siswa/tahun, atau Rp.8.680.000.000/tahun. Angka yang cukup signifikan dan melebihi kajian Kemendikbud, sebab terdapat selisih penerimaan kebutuhan SPM sebesar Rp.1.200.000/siswa/tahun, belum termasuk kutipan dari para siswa untuk AC, dan biaya lainnya.

Terkait iuran SPP sebesar Rp.150.000/siswa/bulan dan selisih penerimaan sebesar Rp.1.200.000/siswa/tahun sesuai kajian Kemendikbud, Kepala SMA Negeri 1 Tambun Selatan Dra. Hj. Endang Srihartati Hasan M.Pd, yang ditemui Metropolitan di sekolah tidak berada di tempat. Dihubungi lewat ponselnya tidak menjawab, demikian juga di SMS, berapa kebutuhan dana Bos/siswa/tahun untuk menunjang SPM, serta berapa yang telah diakomodir pemerintah baik dari APBN, APBD Kabupaten Bekasi, serta dari APBD Propinsi, juga tidak mendapat jawaban.

Ketua Komite SMAN 1 Tambun Selatan, Soon Zukian, yang di konfirmasi Metropolitan, Jumat (29/9) mengatakan, tidak tahu berapa kebutuhan dana Bos/siswa/tahun untuk menunjang SPM. Ia katakan, penetapan iuran SPP sebesar Rp.150.000/siswa/bulan sesuai kebutuhan sekolah dan berdasarkan hasil muswarah dengan orang tua murid, ujarnya.

Saat didesak Metropolitan, apa dasar hukum menetapkan iuran SPP sebesar Rp.150.000/siswa/bulan, sehingga siswa harus terbebani. Dan apakah SMA Negeri 1 Tambun Selatan saat menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) tidak memperhatikan koridor  delapan standar pendidikan nasional yakni, standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, Soon Zukian mengatakan tidak mengetahui isi RKAS sekolah, dan sembari menganjurkan Metropolitan untuk menemui kepala sekolah.

Ditemui di sekolah, Kepala SMA Negeri 1 Tambun Selatan, melalui Gatot Lelono mengatakan, penetapan iuran SPP sebesar Rp.150.000/siswa/bulan disebabkan dana Bos dari APBD Kabupaten Bekasi tidak kunjung cair. “Ini buktinya pak. Berapa bulan gaji Satpam tidak cair,” ujar, Gatot berkelit sembari menunjuk seorang petugas Satpam.


Namun saat didesak Metropolitan, LKPJ 2016 telah ditetapkan oleh Bupati Bekasi dan di sahkan oleh DPRD. Dan tahun ini, mungkin saja ada keterlambatan pencairan, namun bukan dalam arti tidak direalisasikan atau dicairkan Pemda Kabupaten Bekasi. Mendengar ucapan dari Metropolitan, Gatot Lelono tampak pamit dan bergegas hendak mengajar. (MT)