Buruh Tolak Tandatangani Penetapan UMK Kabupaten

Iklan Semua Halaman

.

Buruh Tolak Tandatangani Penetapan UMK Kabupaten

Sku Metropolitan
Jumat, 24 November 2017

Bekasi, Metro.
Rapat penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bakasi berlangsung alot, seperti diketahui, dewan pengupahan dibentuk dari perwakilan pemerintah, pengusaha, buruh serta akademisi. Rapat Dewan Pengupahan yang dilaksanakan Kamis (09/11), digelar sejak siang hari terus berlanjut hingga menjelang malam. Rapat tersebut menjadi yang kedua setelah pekan lalu, rapat serupa, berakhir buntu karena tidak tercapai kesepakatan.

Karena tidak ada kesepakatan, penetapan UMK dilakukan melalui voting, kaum buruh memilih mengundurkan diri dengan cara walk out. Walaupun kaum buruh tidak menyetujui voting akhirnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi diputuskan Rp 3.837.939.

Perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Amier Mahfouz mengatakan, pihaknya memilih walk out karena UMK diputuskan dengan cara voting. Sebab, voting dinilai telah melemahkan posisi buruh. Buruh tidak lagi memiliki kekuatan karena dalam voting itu Pemkab Bekasi justru dinilai berkoalisi dengan pengusaha.

“Pemilik suara dalam voting itu kan 25 yang terdiri dari, pemerintah 8 suara, pengusaha 8 suara, buruh 8 suara dan akademisi 1 suara. Ketika ditetapkan melalui voting, jelas itu upaya menjegal kami. Maka kami memilih mengundurkan diri, karena jelas suara kami kurang, pemerintah memilih berkoalisi dengan pengusaha,” kata Amier, Jum’at (10/11).

Selain walk out, kata Amier, buruh pun menolak menandatangi berita acara voting. Namun begitu, dalam notulensi rapat dicantumkan bahwa buruh menolak voting dan tetap mengajukan kenaikan UMK sebesar Rp 650.000. Dikatakan Amir, dari notulensi, pihaknya akan mengajukan kenaikan UMK ke Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

“Pada notulensi rapat itu kan dicantumkan bahwa buruh menolak voting dan tetap mengajukan kenaikan Rp 650.000. Nah dari notulensi itu kami akan sampaikan ke Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk dibahas.

Dewan Pengupahan Provinsi kan nanti memberi rekomendasi ke Gubernur sebelum ditetapkan, apakah UMK hasil voting atau ajuan kami. Kami harap Gubernur mau mengubah dan memilih ajuan yang kami berikan,” kata dia.

Amier Mahfouz menambahkan, dalam sidang pleno tersebut pihaknya mendesak agar Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan UMK Bekasi Tahun 2018.

“Sesuai dengan perjuangan kita bahwa, kita tidak menginginkan naik sebesar 8,71 % tetapi kita punya agenda perjuangan dalam organisasi yaitu, kenaikan upah khususnya upah minimun sebesar  50 Dollar AS atau sebesar Rp. 650 ribu,” kata Amier.

Permintaan kenaikan itu, sambungnya, muncul dari kesepakatan serikat buruh se Asia Pasifik. “Jadi bukan cuma di Indonesia. Itu agenda bersama kita, sekarang bagaimana kita perjuangkan agar kenaikan upah itu dapat terealisasi,” tuturnya.

Ia pun menilai permintaan pekerja sudah sangat relevan dengan kondisi saat ini sehingga diharapkan kedepannya bisa meningkatkan kembali roda perekonomian atau daya beli masyarakat yang kini tengah lesu, ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga kerja Effendy mengatakan, UMK sudah ditetapkan melalui sistem pemungutan suara terbanyak, akhirnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. Hasilnya paling telat diserahkan ke DPK Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 November 2017 mendatang, ujarnya. (Maruli)