Penarikan SPP SMAN Tanpa Payung Hukum Tergolong “Pungli”

Iklan Semua Halaman

.

Penarikan SPP SMAN Tanpa Payung Hukum Tergolong “Pungli”

Sku Metropolitan
Selasa, 14 November 2017
SMAN 3 Tambun Selatan
Bekasi, Metro.
Penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa SMA Negeri tanpa disertai payung hukum berupa peraturan Gubernur tergolong pungutan liar. Hal itu ditegaskan Ketua DPC LSM Gema Rakyat Anti Korupsi (Grasi), Malau, kepada wartawan SKU Metropolitan.

Malau, menegaskan, "SPP SMA Negeri itu tergolong pungutan publik, sehingga harus disertai peraturan gubernur agar jelas peruntukannya.  Seharusnya pihak SMA Negeri 3 Tambun Selatan tidak menarik SPP dari para pelajar. Karena belum ada pergubnya. Penarikan SPP juga tidak dapat dilakukan meskipun disepakati komite sekolah. Tanpa pergub justru kami mempertanyakan penarikan SPP SMA Negeri itu untuk kepentingan apa. Kebutuhan sekolah apa, kan bisa dibantu pemerintah," katanya.

Ia mengharaapkan pihak sekolah tidak membebani pelajar dengan berbagai pungutan. Pelajar harus mendapatkan pendidikan yang layak dari pihak sekolah. "Kalau butuh anggaran dari pemerintah, sampaikan saja. Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD," ujarnya lagi.

Hanya empat (4) dari tujuh (7) SMA Negeri yang menarik SPP, Informasi itu disampaikan salah satu orang tua pelajar kepadanya. Penarikan SPP mencapai Rp 100.000, hingga Rp 200.000 ribu per bulan. "Seharusnya itu tidak terjadi, " ujarnya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Provisi Jawabarat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional tersebut. "Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pihak SMA negeri sederajat untuk bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan, ujarnya.

“Sebelum peralihan ke propinsi, semua SMA Negeri di Kabupaten Bekasi tidak satupun memungut iuran SPP dari siswa, atau iuran SPP gratis. Kok sekarang, setelah peralihan ke propinsi ada iuran SPP. Ironisnya, tidak semua SMA Negeri di Kecamatan Tambun Selatan memungut iuran SPP, padahal sama-sama sekolah berplat merah, atau milik pemerintah. Kami yakin, pungutan iuran SPP tidak memiliki dasar hukum dan hanya asas manfaat bagi kepala sekolah untuk mendulang rupiah dari orang tua siswa, dan bagi kepala sekolah yang memungut iuran SPP perlu diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Cikarang,” ungkap sejumlah elemen masyarakat berharap kepada Kejari Cikarang.

Terkait keluhan sejumlah elemen masyarakat, tiga kepala SMA Negeri  di Kecamatan Tambun Selatan yakni kepala SMA Negeri 1 Tamsel, kepala SMA Negeri 2 Tamsel, dan kepala SMA Negeri 3 Tamsel,  yang dikonfirmasi Metropolitan terkait berapa kebutuhan dana Bos/siswa/tahun untuk menunjang standar pelayanan minimal (SPM) di sekolah, dan berapa yang telah diakomodir oleh pemerintah?

Besaran pungutan iuran SPP pada tiap sekolah sesuai jenjang kelas berpariasi yakni sekitar Rp.150.000/siswa/bulan hingga Rp.250.000/siswa/bulan.

Kepala sekolah SMA Negeri 3 Tambun Selatan, Yoga, ketika disambangi ke kantornya tidak erada di tempat, humas SMA Negeri 3 Tambun Selatan, Rutli, mengatakan, kepala sekolah siding keluar kantor. Ketika dikonfirmasi tentang penerikan SPP dan dana yang terima melalui Pemerintah pusat, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Bekasi, Rutli menjelaskan, jumlah dana yang diterima setiap tahun dari, Pemerintah Pusat, sebesar Rp 1.400.000/siswa, Provinsi sebesar Rp 700.000 dan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 1.700.000,. Jumlah siswa  SMA Negeri 7 Tambun Selatan 1027 orang, katanya.

Menurutnya, SPP yang ditarik dari siswa berpariasi, mulai dari Rp Rp 50.000 hingga Rp 200.000. Total SPP yang ditarik dari siswa satu tahun sebesar Rp 1,8 Milliar. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan sekolah, jelasnya.

Sementara itu salah serang siswa kelas X SMA Negeri 3 Tambun Selatan ketika ditanya tentang SPP yang dibayarkan setiap bulan mengatakan. “kami tiap bulan harus membayar SPP sebesar/bulan Rp 200.000, katanya. (MT)