Rehabilitasi Gedung Dari DIPA SATKER Dirjen Pembinan SMP Dipertanyakan

Iklan Semua Halaman

.

Rehabilitasi Gedung Dari DIPA SATKER Dirjen Pembinan SMP Dipertanyakan

Sku Metropolitan
Selasa, 14 November 2017
SMPN 1 Tambelang
BEKASI, METRO.
Pemerintah Pusat telah mengelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK), puluhan miliar rupiah. untuk memperbaiki sejumlah sarana maupun prasarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Hal itu diuangkapkan Ketua DPC LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi), M. Malau kepada wartawan baru-baru ini.

Malau, menjelaskan, bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan Pemda Kabupaten Bekasi memperbaiki kondisi gedung sekolah  SMP negeri, yang mendesak diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi harapan itu hanya tinggal harapan, Kepala sekolah sebagai pengguna anggaran diduga tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat  dan Pemerintah Pusat.

Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 9 Tahun 2017, tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusu (DAK) Fisik  Bidang Pendidikan sekolah menegah pertama,  dengan jelas mengatur  penggunaan DAK yang dialokasikan dari APBN.

Biaya pembangunan prasarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMP harus dihitung sesuai dengan volume pekerjaan, harga satuan dengan mempertimbangkan lokasi dan kesulitan geografis.
 1. Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang, baik beserta, perabot atau tanpa perabotnya. Biaya rehabilitasi untuk 1 (satu) unit ruang dihitung dengan rumus, Keterangan : R = Biaya rehabilitasi, a = biaya rehabilitasi sesuai perhitungan kondisi ruang, b = harga,  rehabilitasi/penyediaan perabot
 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, dan pembangunan laboratorium IPA beserta perabotnya. Biaya pembangunan untuk 1 (satu) unit ruang dihitung dengan rumus,
Keterangan : P = Biaya pembangunan, c = biaya pembangunan sesuai perhitungan, d = Harga penyediaan perabot, R = a + b, P = c + d.
 3. Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya, yang telah disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut, harus digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan tetap memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM).

Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang swakelola adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengertian swakelola dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 1, yaitu Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Tetapi kennyataan dilapang disinyalir tidak sesuai dengan Permendikbud tersebut, seperti yang terjadi di SMP Negri 1 Tambelang,  dana dari DIPA SATKER Pembinaan SMP tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.450.000.000,.

Dengan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan pembangunan tersebut, kami akan segera melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan pengelola anggaran, kepada penegak hokum, jelasnya.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tambelang, Ahmad Tajiri, ketika disambangi ke kantornya, tidak ada ditempat, menurut pegawai tata usaha, Dewi Kustina, Kepala sekolah sedang keluar, Humas sekolah juga sedang keluar, ujarnya.

Dikonfirmasi melalui surat tertulis, No. 20/Red/Konf/XI/2017, tanggal 03 Nopember 2017, hingga berita ini dibuat tidak ada jawaban.

Pengamatan waartawan SKU Metropolitan dilapangan, bangunan yang ada hanya lapangan sekolah yang dibangun bagaikan tempat jemuran padi. Diduga pembangunan lapangan tersebut hanya asal jadi agar terlihat ada pelaksanaan pembangunan.

Apakah hanya lapangan sekolah yang dibangun dari DIPA SATKER Pembinaan SMP ?, sangat sulit mendapatkan infomasi dari Kepala Sekolah sebagai pengguna anggaran.     
  
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Tambelang, Sumarna,  melalui jawaban tertulis yang ditujukan ke Redaksi SKU Metropolitan menjelaskan, dana dari DIPA SATKER Pembinaan SMP diperuntukkan membangun, ruang-ruang yang direhabilitasi dengan dana yang kami peroleh dari Kementrian Pendidikan, 28 Ruang, yaitu : Ruang Kelas (14), Perpustakaan (1), Lab IPA (1), Lab Komputer (1), Ruang Kepsek (1), Ruang Guru (1), Ruang TU (1), Tempat Ibadah/ Mushola (1), KM/WC Siswa(1), KM/WC Guru (1), Ruang Osis (1), Ruang UKS (1), Kantin (1), Ruang BK (1), Ruang Gudang (1)

Tidak ada yang dibangun (RKB), yang ada hanya Rehabilitasi / Perbaikan ( rehab ringan, sedang dan berat ). Tidak ada pembuatan laporan penggelembungan biaya. Laporan sesuai dengan Juknis dan RAB dan dilaporkan ke Kementrian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi secara bertahap.

Kepala sekolah SMP Negeri 2 Tambelang tidak menyebut berapa biaya yang diolokasikan untuk membangun ke 28 ruangan tersebut. Data yang diperoleh SKU Metropolitan, dana dari DIPA SATKER Pembinaan SMP untuk SMP 2 Tambelang tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.100. 000.000,.  Pada Tahun anggaran 2017 ini ada puluhan sekolah tingkat SMP yang menerima bantuan APBN dari Dirjen Pembinaan SMP di Kabupaten Bekasi. (DPT)