Rekapitulasi BOS dan PIP SMPN 7 Tamsel Disinyalir Rekayasa

Iklan Semua Halaman

.

Rekapitulasi BOS dan PIP SMPN 7 Tamsel Disinyalir Rekayasa

Sku Metropolitan
Selasa, 14 November 2017
SMPN 7 Tambun Selatan
Bekasi, Metro.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.

Tetapi program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dengan mengalokasikan dana BOS ke seluruh sekolah negeri dan swasta diduga masih ada kepala sekolah yang menyalahgunakan dan BOS tersebut. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 7 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Hal itu diuangkapkan Ketua LSM Grasi, Malau kepada wartawan baru- baru ini.

Malau menjelaskan, rekapitulasi pelaporan triwulan pertama tahun 2017, tercatat penerima bantuan siswa miskin sebesar Rp 37.800.000,. Setelah ada perubahan rekapitulasi per komponen, merujuk kepada Permendikbud RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah, dengan mudah Kepala sekolah melakukan perubahan dan mengalihan bnatuan siswa miskin ke kegiatan lain. Hal itu membuktikan penerima dana bantuan siswa miskin dari dana BOS yang selama ini diberikan, hanya rekayasa.
Kalau sudah batuan siswa miskin sudah diserahkan kepada siswa miskin dan dilaporkan sebagai pengeluaran dari dana BOS sebesar Rp 37.800.000, dimintan lagi? Ujar Malau.

Dia menambahkan, jumlah siswa SMP Negeri 7 penerima Program Indonesia Pintar (PIP), tahun 2015 disalurkan 377, dicairkan 377 senilai Rp 246.750.000,  tahun 2016, disalurkan 667 senilai Rp 287. 250.000, dicairkan berjumlah 662 orang senilai, Rp 283.875.000,. kalau dijumlahkan penerima PIP dengan penerima bantuan siswa miskin dari dana BOS, lebih banyak siswa miskin daripada yang mampu.

Minimnya transparansi publik dalam pengelolaan BOS merupakan penyebab penyelewengan dana BOS makin tumbuh subur. Pasalnya, pengelolaan dana tersebut mutlak dalam kendali Tim Managemen BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Bekasi dan Kepala Sekolah. Sudah saatnya kinerja Kepala sekolah yang mengelola dana BOS diawasi oleh penegak hokum, tambahnya.  

Sementara itu Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Budi,,,,ketika dikonfirmasi tentang rekapituasi lapaoran dana BOS dan penerima dana PIP menejelaskan, bantuan siswa miskin dari dana BOS dalam rekapitulasi Triwulan I, sudah diserahan ke siswa yang berhak menerimanya sebesar Rp 37.800.000,.

Ketika ditanya siswa penerima PIP tahun 2016 yang berjumlah disalurkan 667, dicairkan 662 orang, Budi mengatakan, jumlah itu tidak benar, penerima PIP tidak mencapai  662 katanya. Ketika didesak data dari mana penyaluran dana PIP 2016 disalurkan 667 dicairkan 662 ? Kepala sekolah tidak bisa menjawab, saat ditunjukkan data penerima PIP tahun 2016, langsung memotret bukti penyaluran Dana PIP tersebut.

Sama dengan BOS ketika ditunjukkan rekapitulasi Per Komponen triwilan I tahun 2017, setelah Permendikbud No 26 tahun 2017, Kepala Sekolah tercegang. “Laporan itu dibuat bendahara nanti saya tanya bendahara dulu”katanya.

Hal itu menunjukkan adanya rekayasaa pembuatan pelaoran dana BOS dan Dana PIP. Sudah saatnya BPK dan penegak hokum untuk melakukan pemeriksaan dalam pelaporan dana BOS dan dana PIP di SMP Negeri 7. Karena dana BOS dan dana PIP bersumber dari uang Negara yang disalurkan untuk kepentingan pendidikan.

Jumlah siswa mulai dari kelas 7 hingga kelas 9, 1.271, kalau ditotal penerima Bantuan siswa miskin dan penerima PIP, lebih dari setengah siswa tergolong kurang mampu. Petunjuk Program Indinesia Pintar (PIP) Direktorat Pendidikan dasar BAB IV pasal 4 menyebutkan, sasaran PIP adalah, anak usia 6 hingga 21 tahun.

Siswa/anak dari keluarga pemegang kartu perlindungan social/kartu keluarga sejahtera (KPS/KKS), siswa/anak dari keluarga peserta Prograam kartu keluarga harapan (PKH), siswa/anak berstatus yatim, piatu dari panti social/panti asuhan, Siswa/anak tidak bersekolah (drop aut) yang diharaapkan kembali bersekolah, Siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam dan siswa miskin yang terancam putus sekolah.  (DPT)