Satgas Kemendes PDTT Diminta Investigasi Dana Desa Kabupaten Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Satgas Kemendes PDTT Diminta Investigasi Dana Desa Kabupaten Bekasi

Sku Metropolitan
Selasa, 21 November 2017
illustrasi
Bekasi, Metro
Indonesia Fight Corruption ( IFC) melayangkan surat Kementerian Desa, Pembagunan daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendesa PDTT) dan Komisi pemberantas Korupsi untuk menginvesitagasi dan menelusuri penggunaan Dana Desa  tahun anggaran (Ta) 2015 sampai dengan tahun Anggaran (Ta) 2017, Ujar Intan Sari Geny kepada transparanNews  selasa (21/11).

Intan mengatakan dan hal ini telah beredar di media massa bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan pihaknya bersama aparat penegak hukum menindaklanjuti seluruh laporan dugaan penyalahgunaan dana desa.

Eko Putro Sandjojo juga menuturkan selama ini tak semua laporan diproses karena kemungkinan lebih besar pada biaya penanganan kasus dibandingkan anggaran yang diselewengkan, Kata Intan Mengutip yang beredar di media massa beberapa waktu yang lalu di Kompleks Istana Kepresidenan
Lanjut Intan, bahwa Eko Putro Sandjojo menyapaiakan "Persoalannya memang kasus kecil seperti Rp10 juta-Rp50 juta, ongkos menanganinya mungkin lebih besar. Tadi ada arahan Presiden setiap kasus harus ditangani”

Intan, menagih janji Kementerian Desa, Pembagunan daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendesa PDTT)   terkait tindak lanjut  surat IFC nomor 0.040/SP-INV/IFC/X/2017  pada tanggal 06 Oktober 2017, perihal  meminta Tim Invesigasi menteri PDTT bahkan juga KPK Menulusuri Desa  tahun anggaran (Ta) 2015 sampai dengan tahun Anggaran (Ta) 2017 di kabupaten bekasi.

”Saya yakin jika Satgas Dana Desa di Kemendesa PDTT  meriksa kepala desa di kabupaten bekasi pasti banyak yang tersangka, karena Kepala Desa dalam menggunakan anggaran tidak transparan dan tertutup terhadap Informasi” kata Intan.

Intan berharap agar satgas secepatnya datang untuk melakukan investigasi ke Kabupaten bekasi, karena ini menyangkut yang negara yang diduga adaya dugaan tindak Pinda Korupsi.

Sementera Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) kabupaten bekasi Zuli Zulkifli,saat di minta tanggapanya  usai rapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi terkait laporan IFC kepada satgas dana desa Kementerian Desa, Pembagunan daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendesa PDTT) untuk melakuakan Investigasi dan menulusuri pengunaan dana Desa  tahun anggaran (Ta) 2015 sampai dengan tahun Anggaran (Ta) 2017 di kabupaten bekasi mengatakan bahwa itu merupakan hak masyarakat.

Zuli Menuturkan bahwa jika ada musdes (Musawarah desa), dimana perencanaan terbuka dan transparan dalam mengunakan dana desa, harusnya sangat sulit melakukan penyalah gunaan anggaran, “Ini selama ini tidak dibuka kemasyarakat atau pun BPD itu sendiri apa yang akan di kegiatan apa yang akan dibagun tahun ini, makanya harusnya ada infografis kepada masyarakat , karena infografis wajib itu di sampaikan  ” ujarnya.

Menurut padangan Dia Kenapa sampai terjadi ada laporan masyakat kepada satgas, yang paling pokok  adanya kurang transparan, karena kalau itu sampaikan secara transparan terjadi, tentu akan dapat di awasi secara bersama, “Sehingga akan sulit buat desa melakukan tidak pidana dan menyalah gunakan wewenang karena semuanya sudah terbuka’ Pungkasnya (ely)