Terkait Iuran SPP, Kejaksaan Diminta Usut Tiga Kepala SMAN

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Iuran SPP, Kejaksaan Diminta Usut Tiga Kepala SMAN

Sku Metropolitan
Sabtu, 04 November 2017

Bekasi, Metro
Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bekasi meminta Kejaksaan Negeri Bekasi untuk melakukan pengusutan terhadap tiga kepala SMA Negeri di Kecamatan Tambun Selatan yakni kepala SMA Negeri 1 Tamsel, Kepala SMA Negeri 2 Tamsel, dan kepala SMA Negeri 3 Tamsel, yang melakukan pungutan iuran SPP dari siswa. Besaran pungutan iuran SPP pada tiap sekolah sesuai jenjang kelas berpariasi yakni sekitar Rp.150.000/siswa/bulan hinggaRp.250.000/siswa/bulan.

Hal itu diharapkan sejumlah masyarakat, pasca peralihan tata kelola SMA Negeri dari kabupaten/kota ke propinsi, yang disinyalir dimanfaatkan kepala sekolah untuk mendulang rupiah dari orang tua murid.

“Sebelum peralihan ke provinsi, semua SMA Negeri di Kabupaten Bekasi tidak satupun memungut iuran SPP dari siswa, atau iuran SPP gratis. Kok sekarang, setelah peralihan ke propinsi ada iuran SPP. Ironisnya, tidak semua SMA Negeri di Kecamatan Tambun Selatan memungut iuran SPP, padahal sama-sama sekolah berplat merah, atau milik pemerintah. Kami yakin, pungutan iuran SPP tidak memiliki dasar hukum dan hanya asas manfaat bagi kepala sekolah untuk mendulang rupiah dari orang tua siswa, dan bagi kepala sekolah yang memungut iuran SPP perlu diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Cikarang,” ungkap sejumlah elemen masyarakat berharap kepada Kejari Cikarang.
Terkait keluhan sejumlah elemen masyarakat, tiga kepala SMA Negeri  di Kecamatan Tambun Selatan yakni kepala SMA Negeri 1 Tamsel, kepala SMA Negeri 2 Tamsel, dan kepala SMA Negeri 3 Tamsel,  yang dikonfirmasi Metropolitan terkait berapa kebutuhan dana Bos/siswa/tahun untuk menunjang standar pelayanan minimal (SPM) di sekolah, dan berapa yang telah diakomodir oleh pemerintah? tidak satupun kepala sekolah memberikan penjelasan.

Sekedar diketahui, tahun 2015 lalu, bupati bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin telah menghapus iuran SPP di semua jenjang sekolah, dan langsung mendapat apresiasi dari masyarakat bekasi.

“Penghapusan iuran SPP itu, seiring dengan meningkatnya APBD Kab.Bekasi yang telah mampu mengakomodir SPM (Standar Pelayanan Minimal) di sekolah yakni, untuk jenjang SD Negeri sebesar Rp.60.000/siswa/tahun, jenjang SMP Negeri sebesar Rp.200.000/siswa/tahun, jenjang SMA Negeri sebesar Rp.2.400.000/siswa/tahun, dan jenjang SMK Negeri sebesar Rp.3.000.000/siswa/tahun,” ujar Asep Saefulloh kala itu, disaat menjabat Kabid Dikmenti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Dikatakan Asep Saefulloh, dari Bos pusat sebesar Rp.1.200.000/siswa/tahun, Propinsi sebesar Rp.200.000/siswa/tahun, dan dari APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp.2.400.000/siswa/tahun, artinya jika ditotal sudah sebesar Rp 3.800.000/siswa/tahun, dan telah mampu mengakomodir SPM di sekolah.

Juga dibeberkan Asep Saefullaoh, hasil kajian Kemendikbud besaran kebutuhan dana Bos/siswa/tahun untuk menunjang SPM pada jenjang SMAN sebesar Rp 5.000.000/siswa/tahun, berarti ada selisih kekurangan sebesar Rp 1.200.000/siswa/tahun. Dan itu hanya mampu diakomodir DKI Jakarta, Bali, tergantung kemampuan APBD masing-masing, ujarnya.

Semenjak peralihan ke Propinsi, kepala SMA Negeri 1 Tambun Selatan memungut iuran SPP untuk kelas X sebesar Rp.150.000/siswa/bulan, kelas XI sebesar Rp.200.000/siswa/bulan, dan untuk kelas XII sebesar Rp.250.000/siswa/bulan, dengan jumlah siswa sekitar 1.400 orang.

Ketua Komite SMAN 1 Tambun Selatan Soon Zukian yang di konfirmasi Metropolitan Jumat (29/9) mengatakan tidak tahu berapa kebutuhan dana Bos/siswa/tahun untuk menunjang SPM. Ia katakan, penetapan iuran SPP sebesar Rp.150.000/siswa/bulan sesuai kebutuhan sekolah dan berdasarkan hasil musawarah dengan orang tua murid, ujarnya.

Sedangkan besaran iuran SPP di SMA Negeri 3 Tamsel yakni, untuk kelas X dan kelas XI sebesar Rp.200.000/siswa/bulan, kelas XII sebesar Rp.100.000/siswa/tahun.

Kepala Balai 2 Karawang, Otin yang dikonfirmasi Metropolitan lewat telepon selulernya tidak mendapat jawaban. Di SMS, berapa kebutuhan dana Bos/siswa/tahun untuk menunjang SPM di sekolah? tidak memberikan jawaban.

Dikonfirmasi lewat selulernya, Jupri, pejabat inspektorat Kemendikbud mengatakan, prinsipnya iuran SPP tidak memaksa dan dipertanggungjawabkan dengan transparan. Yang menjadi pertanyaan kalangan masyarakat, apakah iuran SPP dari siswa juga masuk dalam laporan pertanggungjawaban dana Bos kepada pemerintah? (MT)