Warga Segara Jaya Desak Bupati Segera Lantik Kades

Iklan Semua Halaman

.

Warga Segara Jaya Desak Bupati Segera Lantik Kades

Sku Metropolitan
Kamis, 16 November 2017

Bekasi, Metro. 
Perebutan kursi Kepala Desa (Kades) Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, terus memanas. Kamis (9/11/2017), sejumlah perangkat desa menemui Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Hasil Rapat Komisi I dengan perwakilan masyarakat Segara Jaya, merekomendasikan agar Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, segera melantik Kades Segara Jaya terpilih hasil Musyawarah Desa (Musdes) Segara Jaya, beberapa waktu lalu.

“Kades terpilih hasil Musdes akan menjadi Kepala Desa hasil Pergantian Antar Waktu (PAW),” ujar Ketua Komisi I DPRD, Yudhi Darmansyah kepada wartawan usai rapat.

Terang Yudhi, pihaknya meminta Penanggung Jawab (Pj) Desa Segara Yaya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menyelesaikan kekurangan administrasi dalam waktu secepatnya. Agar proses pelantikan Kades terpilih bisa cepat terlaksana.

“Kami minta PJ Kades bersama BPD segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa. Nanti kalau sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah turun, maka Bupati Bekasi langsung segera melantik Kades terpilih,” terangya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bekasi, Taufiqurrohman menuturkan, untuk menyelesaikan masalah proses PAW ini pihaknya harus hati-hati.

“Pada intinya hasil Pilkades melalui Musdes. Dimana hasil PAW Kades Segara Jaya bisa terlaksana. Namun ada administrasi yang belum terpenuhi sehingga belum menjadi bulat. Jadi belum bisa menandatangani maupun menetapkan SK-nya,” tuturnya.

Jelas dia, jika proses itu tuntas dan sesuai dengan regulasi penetapannya dan sudah ada hasil dari koordinasi Kemendagri, maka pihaknya dapat segera mengajukan pelantikannya.


“Kalau aturan sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada, tetapi ada aturan yang belum terlaksana, sehingga belum bisa menandatangani maupun menetapkan SK,” jelasnya. (ELY)