Kepala Sekolah Diharapkan Mampu Jadi CEO di Sekolahnya

Iklan Semua Halaman

.

Kepala Sekolah Diharapkan Mampu Jadi CEO di Sekolahnya

Sku Metropolitan
Kamis, 07 Desember 2017

Bekasi, Metro
Peraturaan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah terdapat klausal yang mengatur tentang penghapusan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tiap kecamatan.

Dihapusnya UPTD artinya Disdik Kabupaten Bekasi langsung membawahi 708 Sekolah Dasar (SD) di 23 (Dua Puluh tiga) kecamatan di Kabupaten Bekasi memang akan menjadi tantangan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, MA Supratman, Selasa (6/12) kepada Metropolitan
“Dengan demikian Kepala Sekolah Dasar nantinya akan dilatih menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang mana anggaran yang ada UPTD itu limpahkan langsung ke SD,” Kata Supratman.

Lanjutnya, tahun 2018 mendatang, Disdik Kabupaten Bekasi sedang  mempersiapkan agar Kepala Sekolah diberikan tugas tambahan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, Kepala Sekolah adalah seorang Manager atau Cheap Executiv Officer (CEO) bagi sekolahnya.

“Jadi maju mundurnya sekolah tergantung kepala sekolahnya, sejalan dengan itu tentu Disdik harus menyiapkan, karena tidak mungkin kepala sekolah yang sekarang tidak diberikan keterampilan tambahan, tapi tiba-tiba  mengelola dana dan menjadi manager kan itu,” ujar Supratman.

Tambahnya, tahun 2018 mendatang Disdik sedang mempersiapkan Kepala Sekolah diberikan semacam kursus tambahan untuk menjadi KPA. “Bagaimana mengelola Keuangan, adminstrasi keuangan daerah dan lain sebagainya ke 708 SD,” terangnya.


Diakuinya, dengan penerapan program seperti ini, ditahun pertama akan sulit bagi Kepala Sekolah karena tidak terbiasa dengan penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Tetapi ditahun berikutnya setelah pengalaman satu tahun, kepala sekolah akan terbiasa dengan program tersebut, sehingga setiap sekolah mampu menganggarkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan sekolahnya,” ungkapnya.

“Kelebihannya dalam pengajuan anggaran tidak adanya keseragaman, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah,  misalnya SD 4 butuh A namun yang dikasih B, jadi nanti tidak akan ada lagi seperti itu. dan itu disesuaikan dengan 8 standar kependidikan,” ujarnya.

Nantinya Disdik hanya membantu memperlancar prosesnya saja, karena pengalokasian dan penggunaanya sudah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga Disdik dalam hal lebih kepada perencanaan gedung dan bangku sekolah yang dianggap kurang memadai.

Supratman juga mengatakan, adanya dana-dana yang tidak ditanggung oleh APBD Kabupaten Bekasi, seperti baju siswa dan alat tulis siswa, sehingga dilakukan pemungutan kepada orangtua siswa dengan mekanisme hasil rapat orangtua siswa dengan Komite Sekolah.

“Itupun tidak dilakukan secara mendadak tapi harus masuk dalan kerja tahunan sekolah yang direncanakan setahun sebelumnya,” tutupnya. (Ely)