Penegak Hukum Diminta Selidiki Dana Hibah KPU Kabupaten Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Penegak Hukum Diminta Selidiki Dana Hibah KPU Kabupaten Bekasi

Sku Metropolitan
Kamis, 07 Desember 2017
Bekasi, Metro
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi mendorong penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, terkait anggaran anggaran dana hibah sekitar sebesar Rp70 Miliar terhadap KPU Kabupaten Bekasi.

Anggaran dana hibah tersebut untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada Tahun 2017 lalu, yang digelontorkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, kurang transparan.

“Seharusnya KPU Kabupaten Bekasi harus mempublikasikan ke masyarakat, sesuai surat edaran KPU Pusat dengan nomor 210/KPU/IV/2016,” kata Koordinator LP3D Bekasi, Ronny Harefa kepada awak media.

Ronny mengatakan, anggaran untuk KPU yang telah dicairkan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh KPU dan Pemkab, digelontorkan melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, pada Tahun Anggaran (TA) 2016, yang harus segera diselidiki penegak hukum.

“Sebab dengan dana anggaran sebesar itu digunakan untuk apa saja, sementara apabila kita lihat ketika pesta demokrasi itu berlangsung sangat tidak seimbang dengan besaran dana yang digelontorkan dari uang masyarakat Kabupaten Bekasi itu,” tegas dia.

Perlu diketahui, pada tahun 2016 yang lalu Pemerintahan Kabupaten Bekasi telah menggelontorkan dana hibah pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 62/BTL/BUD/2016 pembayaran dana hibah kepada KPUD Kabupaten Bekasi dengan Surat Perintah Pencairan Nomor.978.5/845/BAKESBANGPOL/2016 dan SK Bupati, No.978/..5/KEP/413.B- BAKESBANGPOL/ 2015 Rp 72.155.379.024. (TIM)