Berdalih Perpisahan Dan Buku LKS Kepsek Pungut Biaya Ratusa Ribu

Iklan Semua Halaman

.

Berdalih Perpisahan Dan Buku LKS Kepsek Pungut Biaya Ratusa Ribu

Sku Metropolitan
Kamis, 18 Januari 2018
Ilustrasi Gambar
Inhil Metro. - Menjelang berakhirnya tahun ajaran,  banyak sekolah menggelar  acara perpi sahan untuk siswanya yang telah meluluskan Pendidikan. Dengan dalih biaya perpisahan dan jual buku Lembar Kerja Siswa (LKS), sehingga memberatkan orang tua wali murid. Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar ((SD) Negeri 04 Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.

Beberapa orang tua siswa yang ditemui wartawan SKU Metropolitan, mengungkapkan, ke bijakan kepala sekolah melaksanakan perpisahan sangat membebankan para orang tua. Selain biaya perpisahan, pengelola sekolah juga menyarakan orang tua untuk membeli buku LKS. Kami sebagai orang tua tidak berani melakukan penolakan karena takut anak kami  dikucilkan, ujarnya.

Menurut orang tua siswa, “sejak sekolah ini dipimpin Suharto, sejak tahun 2012, berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan rejeki dari siswa. Padahal Pemerintah pusat selalu mengumandangkan pendidikan gratis, nyatanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat, tambahnya.

Pengamatan pendidikan Drs Tigor Mpd ketika dimintai tanggapanya tentang penjulan buku LKS oleh pengelola sekolah menjelaskan,  praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya merupakan pungutan liar. Pasalnya, jual beli LKS telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 ayat 1.

Dalam permen tersebut ditegaskan, Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Tigor, menyatakan, praktik jual beli LKS masuk dalam kategori bahan ajar di sekolah dan tidak bisa dibenarkan sehingga harus dihentikan. “LKS sebenarnya boleh digunakan asal dibuat oleh guru dan tidak diperjualbelikan,” ucapnya.


Ia menjelaskan, dalam Kurikulum 2013, LKS sudah diintegrasikan dalam buku pelajaran yang diberikan pemerintah. Menurut dia, LKS yang diperjualbelikan terpisah dengan buku melanggar Permendikbud tersebut.

“Komite sekolah harus mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk segera menghentikan jual beli LKS ini, bahan ajar itu termasuk LKS,” kata tigor.


Dinas Pendidikan sudah seharusnya melarang dan menindak Kepala Sekolah melakukan penjualan buku LKS. Kalau hal itu dibiarkan, maka orang tua siswa akan selalu terbebani biaya pendidikan, ujarnya. (marbun)