Proyek Tahun Anggaran 2017 Dikerjakan 2018, PUPR Tutup Mata

Iklan Semua Halaman

.

Home

Proyek Tahun Anggaran 2017 Dikerjakan 2018, PUPR Tutup Mata

Sku Metropolitan
Minggu, 14 Januari 2018
12:59:00 AM
komentarKomentar
SMPN 3 Tambun Selatan--------------Foto diambil 13/01/2018
Bekasi, Metro.
Banyak bangunan sekolah yang dikerjakan tahun anggaran 2017 tidak selesai tepat waktu. Diduga kontraktor sebagai pelaksan pembangunan abaikan sura Edaran Kepala Dinas PUPR , yang mengatakan, seluruh proyek dalam Dinas PUPR harus selesai tanggal 27 Desember 2018. Hingga awal Januari 2018, masih banyak proyek yang dikerjakan kontraktor.
Dalam LPS Kabupaten Bekasi tertuang bahwa, kegiatan pembangunan Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 3 Tambun Selatan, adalah tahun tunggal. Tetapi hingga berita ini dibuat, beberapa pekerja bangunan masih melakukan pekerjaan. Hal itu menunjukkan kurang adanya pengawasan dari Pemerintah daerah dan Konsultan yang telah ditetapkan oleh pengguna anggaran. Hal itu dikatakan, Ketua DPC Grasi, Malau kepada wartawan baru-baru ini.

 Malau menjelaskan, penandatangan kontrak kerja dengan pemenang tender PT banguntama Jaya dengan harga penawaran Rp 2.142.099.000 dan harga terkoreksi, Rp 2.142.098.000, tanggal 13 September 2017, akan selesai tanggal 19 Desember 2017. Tetapi hingga bulan Januari 2018,  proyek pembangunan SMP Negeri 3 Tambun Selatan, masih belum selesai dan masih tahap pengerjaan. Padahal Surat Edaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (PUPR), Kabupaten Bekasi, Jamaludin Nomor, 602 2/1379 /KP/DPPKPP/2017, Tentang pelaksanaan kegiatan konstruksi pada bidang kawasan permukiman Dinas perumahan rakyat , menyatakan, kegiatan pembangunan tahun anggaran 2017, harus selesai tanggan 27 Desember 2017.

“Dari ketidakmampuan PT Frima banguntama Jaya, menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu, terdapat indikasi kuat bahwa, tenaga ahli yang mereka upload saat tender hanyalah sewaan. Coba saja cek lapangan, apa benar para tenaga ahli yang dicantumkan dalam dokumen penawarannya itu memang betul-betul hadir di sana,” kata Ungkap.

Akibat keterlabatan pembangunan ruang belajar menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi seolah tidak begitu perduli atas kegiatan Pendidikan. Sudah saatnya pembangunan sarana Pendidikan dialihkan ke Dinas Pendidikan,  supaya benar-benar mengawasi pembangunan ruangan belajar serta melibatkan pengelola sekolah. Masalah teknis pembangunan, Dinas pendidikan hanya butuh tenaga ahli dibidang pembangunan atau bekerjasama dengan  PUPR.

Beberapa bangunan sekolah mulai dari tingkat Sekolah dasar (SD) dan SMP banyak yang tidak selasai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti yang terjadi pada SD Negeri 06, Mekarsari Tambun Selatan, empat ruangan belajar sejak tahun anggaran 2015 hingga awal tahun 2018 masih mangkrak. Pemerintah daerah menghentikan pembangunan karena tidak selesai tepat waktu, tetapi tahun anggaran 2016 dan 2017, tidak ada tindak lanjut pembangunan ruangan belajar tersebut mengakibatkan kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Pihak sekolah hanya dapat mengajukan lanjutan pembangunan ke Dinas Pendidikan melalui UPTD Pendidikan, tetapi karena pelaksanaan pembangunan gedung sekolah ditangani Dinas PUPR, maka sarana pendidikan tersebut  terabaikan.

Selain SD Negeri Mekarsari 06, SD Mekarsari  01 Tambun selatan, juga mengalami hal yang sama, ruangan belajar yang dibangun tahun 2015, sebanyak 6 ruang, mangkarak, pada tahun anggaran 2017 dlanjutkan, tetapi dana yang dialokasikan tidak mampu untuk menyelesaikan pembangunan ruang belajar tersebut.

Dalam laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, awal taun 2016, rehap total SD N, Mekarsari 06 dari 900.000.000, terealisasi 56,98% dibayar sebesar Rp 512.835.558, sedangkan untuk SDN, Mekarsari 01, dari Rp 1.600.000.000, dibayar Rp 806.901.975, atau terealisasi, 50,43%. Dengan adanya pemutusan kontrak kerja dengan pelaksana sebelumnya, Pemda Kabupaten Bekasi seharusnya melakukan tender ulang untuk kelanjutan pembangunan gedung sekolah yang terbengkalai. Kalau tidak segera dilakukan tender ulang, akan menimbulkan kegiatan belajar mengajar (KMB) di sekolah menjadi terganggu. Bagai mana siswa bisas pintar/? belajar saja tidak maksi-mal, ujar Malau.

Menurut, Malau, kalau  pembangunan itu tahun anggaran 2017, hingga tahun anggaran 2018 belum selesai, jelas sudah menyalahi aturan. Semua kegiatan pembangunan tahun anggaran 2017 sudah harus selesai diakhir tahun 2017. Diduga pengguna anggaran tidak mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan. Ada dugaan pengguna anggaran dengan pelaksana pembangunan ada main.

Keterlambatan penyelesaian pembangunan ruangan belajar tersebut, menunjukkan kurang seriusnya pengguna anggaran dan konsultan melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah. Kalau pengguna anggaran melakukan pengawasan tidak akan terjadi keterlambatan pembangunan.

Perpres 54/2010 Pasal 93 yang memuat tentang ketentuan Pemutusan Kontrak merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan sangat mendasar. Sebelum membahas lebih jauh Pasal 93, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Kontrak Tahun Tunggal. Pengertian Kontrak Tahun Tunggal berdasarkan Pasal 52 ayat (1) adalah ”Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran”. Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember”. Dengan demikian, dalam penetapan jangka waktu pelaksanaan harus memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

Perpres 54/2010 beserta semua perubahannya harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi bias dan multitafsir. Merujuk pada Pasal 51 ayat (2), penetapan jangka waktu pelaksanaan pada Kontrak Tahun Tunggal tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggaran (tanggal 31 Desember tahun berkenaan). Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Hanya saja, pemahaman tentang jangka waktu pelaksanaan yang tertuang dalam Kontrak harus dibedakan dengan masa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 93. Jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak sudah jelas tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggran, namun masa keterlambatan penyelesaian pekerjaan boleh melewati batas akhir tahun anggaran. Permasalahan yang sering dijumpai saat pelaksanaan kontrak antara lain belum selesainya pekerjaan sampai dengan batas akhir tahun anggaran. PPK seringkali berada dalam posisi dilematis.

Disatu sisi kondisi pekerjaan masih berlangsung dan output-nya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, namun disisi lain tahun anggaran akan segera berakhir. Dalam situasi seperti ini PPK dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak (win-win solution). PPK mendapatkan output pekerjaan, Penyedia tidak mengalami pemutusan Kontrak, dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari hasil pekerjaan tersebut. Pasal 93 memberikan ruang kepada PPK dan Penyedia untuk menggunakan masa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Terdapat dua ayat dalam Pasal 93, yaitu: pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); dan kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2). Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK.

Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Oleh karena itu, Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 memberikan ruang kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 50 hari kalender masa keterlambatan. Penjelasan Pasal ini tercantum “cukup jelas”, artinya tidak perlu lagi dimaknai lain. Dengan demikian, tidak ada larangan jika masa keterlambatan tersebut melampaui batas akhir tahun anggaran.

Pemberian waktu keterlambatan tentu didasari pada itikad baik (good faith) dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan pekerjaan. Selama masa keterlambatan Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 120). Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan), katanya.

Sementara itu Kepala sekolah SD N mekarsari 01, ketika dikonfirmasi diruangannya mengatakan, tahun anggaran 2017, Pemerintah daerah melanjutkan pembangunan ruangan belajar yang terbengkalai sejak tahun 2016. Tetapi bangunan tersebut tetap tidak selesai karena anggaran yang dikucurkan tidak cukup untuk menyelasiakan pembangunan ruangan belajar. Saat ini yang sudah selesai hanya dibawah, sedangkan tiga ruangan di atas masih terbengkalai. Kami tidak mengetahui kenapa dana untuk penyelesaian bangunan tersebut dicicil katanya.

Terpisah anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Nur,  ketika dikonfirmasi tentang keterlambatan kontraktor menyelesaikan bengunan sekolah, menjelaskan, kontraktor yang masih melanjutkan pembangunan gedung sekolah tahun 2018, sudah menyalahi aturan. Kalau sudah melewati waktu harus dihentikan dan dilanjutkan tahun anggaran 2018. Dinas PUPR harus segera menghentikan kegiatan tersebut, kalau masih ada kontraktor yang melakukan pengerjaan, kami akan panggil kepala dinas PUPR, katanya.

Dia mengajak wartawan turut memantau pembangunan, kalau ada atemuan pelanggaran dilapangan mari kita kita sikapi bersama, agar pembangunan bias berjalan sesuai harapan rakyat, ujarnya.  (Dapot)