Sekolah Jual LKS, Kepsek Kangkangi Peraturan Pemerintah

Iklan Semua Halaman

.

Sekolah Jual LKS, Kepsek Kangkangi Peraturan Pemerintah

Sku Metropolitan
Minggu, 14 Januari 2018

Bekasi, METRO
Meski sudah dilarang, beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi masih saja menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa. Larangan sekolah menjual LKS pada siswa itu diatur dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 yang menerangkan bahwa, penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

Aturan tersebut juga tercatat dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Ketua DPC LSM Grasi, Malau, menyorot hal itu. Menurutnya, tidak semua sekolah mematuhi larangan tersebut. Terbukti dengan sejumlah wali murid yang mengeluhkan dan melaporkan praktek jual beli LKS tersebut pada dirinya.

Dari keluhan sejumlah walimurid tersebut, anak- anak mereka disuruh membeli LKS oleh pihak sekolah dengan harga mencapai ratusan Rp 117.000 untuk sebelas buku. LKS disuruh beli di slaah satu tempat yang sudah ditentukan oleh pihak seolah. Bahkan buku LKS disuruh beli di rumah salah satu pengawai sekolah. Seperti yang terjadi di Sekolah Wanajaya 01. 

Menurutnya sekolah yang menjual buku LKS adalahan, SD Negeri 01 Wanajaya dan SD Negeri 06 Wanasari Kecamatan Cibitung.

Trik pengelola sekolah memuluskan penjualan LKS itu dengan menyuruh murid membeli LKS diluar sekolah. Tetapi para orang tua disuruh untuk membeli ke tempat yang sudah ditentukan. Cara itu untuk menghindari adanya pemeriksaan dari Dinas Pendidikan. Apabila ketahuan jual beli LKS di sekolah tentu pihak sekolah dimarahi pihak dinas. Kemudian, jika ada penerbit yang menawarkan buku paket dan LKS, sekolah harusnya menolak. Jika terjadi sebaliknya, pasti kepala sekolah itu kongkalikong dengan penerbit,” ujarnya kepada awak media, Rabu (10/1). Dia  berharap Pemda Kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan turun tangan mengatasi permasalahan itu. Dinas Pendidikan diminta tidak hanya percaya laporan dari pihak sekolah saja.

Kepala Dinas terkait harus bisa bertanggung jawab atas kelalaian dan kurangnya pengawasan pada sekolah -sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi.  Dalam hal ini Kepala Dinas harusnya memberikan sanksi tegas jika perlu Kepala Sekolah tersebut diberhentikan, karena mengabaikan Peraturan Pemerintah” tegasnya.

Sementara Kepala Sekolah SD Negeri 01 Wanajaya Suryani, ketika disambangi ke kantornya tidak ada ditempat. Menurut salaha seorang guru, Efi, Kepala sekolah sedang keluar. Beberapa siswa yang ditanya wartawan membenarkan penjualan buku LKS tersebut. Menurut siswa, guru menyuruh beli buku LKS di rumah pak Made, salah satu pegawai sekolah yang bertugas sebagai operator sekolah.

Selain SD Negeri 01 Wanajaya, SD Negeri 06 Wanasari juga melakukan penjualan buku LKS. Ketika hal itu mau dikikonfirmasi ke kepala Sekolah, Kandar Suhendar, juga tidak ada ditempat.saat waratwan meminta buku tamu untuk diisi, beberapa guru menyarankan ke ruangan operator, saat ditanya bagian operator, tidak bersedia memberika buku tamu, melainkan meminta kartu Pres dan KTP. Karena dalam KTP tertulis pegawai swasta, maka bagian operator tersebut langsung menyuruh wartawan untuk keluar karena tidak sesuai pekerjaan dengan yang tertera di KTP.

Diduga pegawai honorer tersebut segaja menutupi kegiatan penjulan LKS di sekolah tersebut.
Menurut Malau, dia belum pegawai negeri sipil melainkan honor, tetapi istrinya baru diangkat sebagai guru PNS disekolah itu, ujarnya.

Kepala Dinas pendidikan ketika dikonfirmasi melalu WhatsApp menjelaskan, “kami telah mengarahkan pihak sekolah untuk menggunakan kurikulum tiga belas (Kurtilas), tidak lagi KTSP dan tidak menggunakan LKS” katanya. (Dapot)