Delapan Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi

Iklan Semua Halaman

.

Delapan Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi

Sku Metropolitan
Sabtu, 17 Februari 2018


JAKARTA, METRO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menjadi lembaga yang menjadi harapan masyarakat untuk dapat memberantas segala bentuk praktik korupsi. Hal ini di buktikan  belum genap dua bulan ditahun 2018 sudah menetapkan Delapan Kepala Daerah sebagai tersangka korupsi. Terkini, operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Subang Imas Aryumningsih pada Rabu (13/2).

Sehari kemudian lagi tim Satuan tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung tengah  hingga 19, Rabu orang, Rabu (14/2) hingga menjerat Bupati Lampung Tengah Mustafa  yang sebelumnya awalnya mejadi saksi menjadi tersangka,Jumat ( 16/2).

Seperti diketahui sebelumnya paska Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pejabat nomor satu di Subang, juga sebagai incambend dalam  pilkada serentak 2018, Juni mendatang. Melibatkan sejumlah para pihak yang ada keterkaitan di dalamnya. di rumah dinas (Rumdin) Bupati, Jl. Taman Sari No 1 Kelurahan Pasirka reumbi, Kecamatan/Kabupaten Subang, Selasa (13/2/2018), sekitar pukul 19.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa Tim KPK tiba di Rumdin Bupati Subang, sekitar pukul 19.30 WIB, setelah berkomunikasi dengan petugas keamanan (Securiti) kemudian masuk ke rumah dinas, diketahui di dalamnya selain Bupati Hj.Imas ada 5 orang lainnya dan patut dicuriga, diantaranya yakni Darta, pengusaha H. Murry H, Ajudan Bupati Chandra, Sekpri Bupati Indah dan Supri Bupati Koko.

Tim KPK secepat mungkin, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, memboyong, Bupati Subang Hj.Imas Aryumningsih termasuk dari ke 5 orang tersebut ke Kantor KPK di Jakarta, mengguna kan kendaraan KPK sebanyak dua mobil KR4 dan Intel Polres Subang dua mobil KR4, jumlah nya ada empat mobil.

Menyusul selain itu, dua orang lagi yang dijemput dari rumahnya masing-masing dan langsung diboyong Tim KPK, sekitar pukul 01.00 WIB. Diketahui kedua orang tersebut dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diantaranya yakni Asep Santika sebagai Kabid Perizinan dan Sutiyana sebagai Kasi Perizinan DPMPTSP.

Selanjutnya Tim KPK setelah melakukan OTT, langsung melakukan penyegelan terhadap se jumlah ruangan yang berada didalam Rumdin Bupati, yakni ruang kerja bupati, dan kamar pribadi bupati. Saat KPK melakukan OTT, Bupati Subang diketahui sedang menerima beberapa orang tamu.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bagian (Kab) Humas dan Protokol Setda Subang Eva Dahlia didampingi Kabag Hukum Tini Daud mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi yang resmi terkait OTT KPK yang dialami oleh atasannya itu.

“Kita baru dengar tadi pagi, sekarang kita masih menunggu informasi sesuai ketentuan 1×24 jam,” kata Eva Dahlia kepada wartawan Metropolitan, Rabu (14/2/2018). Selain itu Eva juga, mengatakan sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2018 telah menyerah kan surat cuti untuk mengikuti Pilkada Subang. “Pengajuan tanggal 12, kemudian hari ini seharusnya penandatangan surat cuti, dan mulai off pada tangal 15 Februari 2018,” katanya.

Sesuai aturan, Bupati Imas sampai tanggal 13 Februari 2018 masih bisa menandatangani semua dokumen yang menyangkut tugas dirinya sebagai bupati. “Iya, tanggal 13 terakhir, setelah itu tugas diserahkan kepada Sekda,” katanya.

Menurut Eva saat ini, sebenarnya Bupati Subang agendanya adalah ke Bandung untuk menyerahkan surat cuti dan menerima surat tugas untuk Pjs Bupati yang akan mengganti kannya selama cuti.
“Selama cuti dan belum dilantiknya Bupati Subang Ating Rusnatim sementara dijabat Pjs, seharusnya hari ini Bupati ke Bandung,” katanya.

Sementara Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsin Febri Diansyah membenarkan, operasi senyap dilakukan sejak Selasa (13/2) malam. Hasilnya, KPK meringkus Bupati Subang, seorang kurir, pihak swasta, dan unsur pegawai setempat.

Delapan orang yang diringkus tersebut, kata Febri, langsung dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK diberi waktu maksimal 24 jam untuk penentuan status pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Penangkapan kali ini adalah yang ketiga kalinya sepanjang Februari 2018 ini. Sejak awal tahun ini, atau dalam dua bulan belakangan, sudah lima kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tiga di antaranya terjerat operasi tangkap tangan dalam bulan ini.

KPK menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih dan tiga lainnya sebagai tersangka suap perizinan pendirian pabrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/2).

Adapun tiga tersangka lainnya adalah Kabid Perizinan Pemkab Subang Asep Santika dan dua pihak swasta bernama Miftahhudin dan Data. Imas yang juga mencalonkan diri menjadi calon Bupati Subang dalam Pilkada Serentak 2018 itu diduga menerima fee terkait pengurusan izin pabrik yang diajukan dua perusahaan yaitu, PT ASP dan PT PBM.

KPK menduga Miftahhudin memberikan uang kepada Imas, Asep, dan Data. Uang tersebut diberikan agar Imas memberikan izin pembangunan pabrik senilai Rp1,4 miliar. Menurut Basaria, pemberian suap dilakukan melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana.
Adapun, dalam melancarkan usahanya itu, digunakan kode: 'Itunya'. "Dalam komunikasi pihak-pihak terkait dalam kasus ini, digunakan kode 'itunya' yang menunjuk pada uang akan diserahkan," kata Basaria.

Diketahui, dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (13/2) malam, tim KPK menyita uang sebesar Rp 337.378.000 yang berasal dari beberapa orang. Menurut Basaria, total commitment fee awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp 4,5 miliar. "Sedangkan dugaan commitment fee antara bupati ke perantara adalah Rp 1,5 miliar," ucap dia. (Tim)

Berikut daftar kepala daerah yang berstatus tersangka hingga 14 Februari 2018:

1.         Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif
Ditanggkap dalam operasi tangkap tangan ( OTT) Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar. dengan tiga orang lainnya yakni, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani; Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono.

2.         Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fua
 Diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Penetapan tersangka pada 23 Januari 2018.Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi.
Menurut KPK, Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD  Kabupaten Kebumen.

3.         Bupati Jombang Nyono Suharli
KPK menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. Nyono ditangkap pada 3 Februari 2018.Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta. Suap tersebut diberikan Inna agar Nyono selaku bupati menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif.

4.         Bupati Ngada Marianus Sae
KPK menetapkan Marianus Sae dan Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka. Marianus diduga menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Ngada Marianus Sae, Senin (12/2/2018).
Marianus diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus. Sebagian suap untuk Marianus ada yang diberikan secara tunai ataupun lewat transfer bank.

Marianus ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan, Minggu (11/2/2018). Marianus diketahui maju sebagai bakal calon gubernur NTT di Pilkada 2018 bersama bakal cawagub NTT, Eni Nomleni.

5.         Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan
Rudi Erawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Penetapan tersangka diumumkan pada 31 Januari 2018.

6.         KPK menetapkan Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkilfi sebagai tersangka pada 2 Februari 2018. Zumi ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan. Zumi Zola dan Arfan diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar. KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.

7.         Bupati Subang Imas Aryumningsih
Imas ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Subang dan Bandung, Jawa Barat pada Selasa (13/2/2018) hingga Rabu (14/2/2018) dini hari.

8.         Bupati Lampung Tengan Mustafa
Diduga secara bersama-sama terlibat memberi suap kepada DPRD Lampung Tengah. KPK pada Kamis kemarin telah menyampaikan secara resmi hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah dan menetapkan 3 orang tersangka.

Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima suap dari Taufik.