DPRD Godok Raperda kawasan Rokok dan Pajak

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Godok Raperda kawasan Rokok dan Pajak

Sku Metropolitan
Kamis, 08 Februari 2018
BEKASI, METRO- Bagi masyarakat yang menjadi perokok aktif siap-siap saja mendapatkan sanksi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pasalnya, regulasi yang mengatur zona, lokasi atau kawasan yang dilarang ada asap rokok saat ini tengah digodok di DPRD.

 Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Bupati Bekasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda pajak Daerah di Gedung DPRD, Selasa (6/2).

Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 29 anggota DPRD, muspida dan pejabat Pemkab itu, ini disampaikan Naskah Akademik (NA) yang nantinya akan dibahas Panitia Khusus (Pansus).

Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan, pengajuan Raperda Kawasan Tanpa Rokok itu merupakan implementasi dari aturan yang lebih tinggi. Sehingga pihaknya membuat Raperda itu dan mengajukannya ke DPRD.

“Raperda tersebut juga menjadi upaya pemerintah daerah melindungi warganya dari bahaya asap rokok. Apalagi penjualan tembakau saat ini sangat meningkat, sehingga berbahaya bagi kesehatan,” ujar Eka kepada awak Media


Sementara itu, Ketua DPRD, Sunandar menuturkan, aturan Kawasan Tanpa Rokok ini masih dalam pembahasan. Menurutnya, Raperda itu sangat efektif karena ada ruang lingkup tanpa asap rokok.

“Dari hal itu ada rancangan sanksinya juga (bagi masyarakat yang melanggar, Red). Ada perihal 3 teguran. Nanti ada teguran kesatu, kedua dan ketiga dan si perokok serta pengelolaan gedungnya didenda sanksinya Rp1 juta,” tuturnya.

Dalam Paripurna ada perbedaan pendapat juga tentang perihal Hak Asasi Manusia (HAM) untuk merokok. Oleh karena itu, pihaknya menyesuaikan zona bebas rokok.

“Kedua melarang HAM, makanya masalah zona yang harus disesuaikan. Zona kewasan tanpa boleh rokok. Nanti pengelolaan gedung mana yang tidak boleh akan ditentukan. Untuk zonanya, nanti pengelolaan gedung yang membuatnnya,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr. Sri Enny mengatakan, pihaknya akan terus berusaha memfasilitasi orang yang tidak merokok. Karena perlu adanya zona di mana dilarang merokok.


“Beberapa tempat yang dilarang adanya asap rokok itu diantaranya tempat fasilitas publik seperti sekolah, masjid dan fasilitas lainnya,” cetus Sri. (Ely)