Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Menunggu Audit BPK

Iklan Semua Halaman

.

Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Menunggu Audit BPK

Sku Metropolitan
Jumat, 02 Februari 2018
Penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka yang berada di Kelurahan Suka Maju Baru, Kecamatan  Tapos, Kota Depok, anggaran Tahun 2015 yang terindikasi ada kerugian Keuangan Negara  milyaran rupiah harus menunggu audit BPKP. Sejak bergulirnya kasus ini pada  bulan  maret 2017 yang menjerat beberapa pejabat Pemkot Depok, hingga kini belum ada tersangkanya. Masyarakyat semakin pesimis kasus ini bisa dituntaskan karena dinilai sangat lamban penanganannya oleh aparat penegak hukum.

Hal tersebut diungkapkan Robintang Mahulae, SH, pemerhati Pembangunan dan Infrastruktur Pemerintahan Kota Depok, baru-baru ini. Ia mengatakan, sejak kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan 
masyarakyat kepada penegak hukum, hingga kini  public tidak mengetahui sejauh mana proses penanganan hukumnya yang dilakukan oleh unit Tipikor Polres Kota Depok.

“Sudah Sembilan bulan lamanya pemeriksaan terhadap beberapa Pejabat terkait Dinas PUPR  Kota Depok  sebagai pelaksana tugas terhadap pembebasan lahan pelebaran jalan Nangka yang menghabiskan biaya APBD  sebesar 17 milyar rupiah tersebut, ironisnya tak satupun dapat dijadikan sebagai tersangka,” ujar Bintang kecewa.

Ia menegaskan, jika pihak penegak hukum serius menangani kasus yang terjadi pada era pemerintahan Nurmahmudi (Wali Kota Periode 2011-2016) tersebut, bukan tidak mungkin sudah ada tersangkanya saat ini,  sedangkan kasus ini termasuk kasus besar pada skala penyelewengan anggaran pemerintah daerah,  maka pihaknya berharap agar pihak penegak hukum dalam hal ini Unit Tipikor Polres Kota Depok  lebih serius menangani kasus ini agar public tidak bingung, tegas Bintang.

Terpisah, kepala unit Tipikor Polres Depok, AKP.Bambang. P. SH, saat dikonfirmasi terkait penanganan kasus pembebasan lahan jalan Nangka yang terindikasi ada kerugian Negara yang melibatkan beberapa pejabat pemerintahan Depok. Ia mengatakan, pihaknya sudah bekerja sesuai SOP bahkan pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke bagian Krimsus Tipikor Polda Metro Jaya, bahkan pemeriksaannyapun sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan semuanya dilakukan di  Polda  Metro jaya.

Mereka yang dipanggil untuk diperiksa adalah, kepala dinas PUPR Kota Depok  sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), kepala bidang  jalan jembatan (Jajem)  sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)  dan kepala seksi jalan jembatan , sebagai PPTK, terangnya.

Selain pemeriksaan pejabat PUPR, turut juga  dipanggil untuk diperiksa yaitu, Camat Tapos dan Lurah Sukamaju Baru dan masih ada lagi pejabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ada kaitannya dengan kasus ini, ujar Bambang.

“Kami masih menunggu hasil audit dari auditor BPKP, hingga sekarang kami belum mengetahui hasil a uditnya, kalau sudah diketahui hasilnya, ternyata ada kerugian Negara yang ditimbulkannya maka bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sebaliknya jika tidak ada temuan  kerugian negara oleh BPKP maka penyidikan dihentikan. Sambil menunggu hasil Audit  BPKP, tim penyidik Tipikor sedang bekerja mengumpulkan bukti-bukti  untuk menguatkan pelanggaran hukum yang diduga merugikan Negara,“Jelas Bambang.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, selama penyidikan  terhadap kasus pembebasan lahan Jalan Nangka  yang menelan  anggaran APBD sebesar 17 miliar rupiah tersebut, baru terserap sebesar  10 miliar rupiah hanya untuk pelepasan pemilikan hak tanah (PPHT) untuk 18 sertifikat tanah milik warga dan sisanya masih tahap pengembangan.


“Jadi Semuanya sudah kami iaporkan ke Polda Metro Jaya  karena kasusnya sudah mencapai diatas 1 milyar rupiah yang menjadi kewenangan Polda Metro Jaya dan gelar perkaranyapun juga akan dilaksanakan di Polda Metro Jaya, kami hanya fasilitator karena kejadiannya diwilayah hukum Polres Kota Depok,” tegas Bambang. (jalampong)