*Pemkab Berpihak Kepada Pengembang? **Diduga Mantan Petinggi Pejabat Birokrat Pemkab Bekasi Terlibat

Iklan Semua Halaman

.

*Pemkab Berpihak Kepada Pengembang? **Diduga Mantan Petinggi Pejabat Birokrat Pemkab Bekasi Terlibat

Sku Metropolitan
Jumat, 02 Februari 2018
Metropolitan,Bekasi–Setelah Neneng Hasanah Yasin dilantik yang kedukalinya menjadi Bupati Kabupaten Bekasi. Dirinya sudah menandatangai alih pungsi lahan untuk Perijinan Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT) Nomor 503.2/Kep.468.DPMPST/2017, untuk pengembang  PT Lippo Cikarang Tbk membangun Kota Baru “Meikara” di Cikarang Pusat, Hal tersebut dilakukan lagi dengan memberikan ijin lokasi seluas 1.861 hektar (ha) kepada 5 (lima) yaitu PT Panca Surya Energi seluas 374 ha,PT, Trimulia Utama Sukses  luas 378 ha, PT Kencana  Kemilau Bintang seluas 362 ha,PT Mitra Kharisma luhur luas 381 ha dan PT  Mega Profita Abadi seluas 366 ha, ditiga desa Kecamatan Cikarang Timur Kabupten Bekasi yang peruntukannya untuk Argo industri.Padahal diduga kelima perusaahaan pemohon dengan entitas satu group sebagai notabenya sebagai pengembang real estate berskala nasional.

Jika merujuk Peraturan Menteri Agararia Tata Ruang (ATR) Nomor 5 tahun 2015 tentang izin lokasi yang diberikan ke perusahaan untuk penanaman modal menyebutkan bahwa pengusaan lahan untuk perumahan dan pemukiman hanya 400 hektar di tiap daerah.Hal Ini membuktikan keperpihakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kepada kepentingan pelaku usaha dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA (solidaritas transfaransi pemerhati indonesia), Gunawan, menanggapi ditandatangani nya izin lokasi oleh Bupati Bekasi salah satunya izin lokasi PT. MEGA PROFITA ABADI No.591/Kep.027.DPMPSTP/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dengan luas tanah kurang lebih 366 ha lokasi Desa Pasirtanjung, Hegarmanah dan Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

“Keputusan memberikan izin lokasi ini juga telah menciderai dan melukai perasaan masyarakat Cikarang Timur yang notabene sebagian besar warga desanya menggantungkan hidupnya sebagai petani. Sebab wilayah Cikarang Timur memang merupakan wilayah pertanian lahan basah irigasi teknis (sawah produktif),” tegas Gunawan saat,  Minggu (21/1).

Menurut Gunawan, dengan diberikannya izin lokasi kepada PT. Mega Profita Abadi, pelan tapi pasti akan merusak tata ruang wilayah Kecamatan Cikarang Timur karena akan terjadinya alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan industri dan pemukiman (komersial bisnis). Sebab PT. Mega Profita Abadi adalah perusahaan pengembang real estate (entitas salah satu kawasan permukiman perkotaan).

Dikatakannya, Pemkab Bekasi dalam hal ini dimaksud Bupati seharusnya dalam mengambil keputusan izin lokasi tidak gegabah dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan penataan ruang wilayah. 

“Artinya, Pemkab harusnya yang mengatur penyelenggaraan tata ruang bukan malah sebaliknya diatur oleh pelaku usaha (investor)," ketusnya.

Diungkapkannya, bererdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 pasal 29 ayat (3) huruf h Wilayah Kecamatan Cikarang Timur ditetapkan sebagai Wilayah Peruntukan Kawasan Pertanian Lahan Basah, dan ditetapkan menjadi lahan pertanaian pangan berkelanjutan. 
“Sampai dengan sekarang peraturan daerah ini belum pernah diubah atau direvisi, kenapa sebaliknya Pemkab sendiri yang melegalkan izin lokasi peruntukkan kawasan permukiman perkotaan, dimana Cikarang Timur merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 35.244 hektar. Ini ada apa?,” pungkasnya. 

“Menjadi pertanyaan besar, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sudah konsisten kah bupati? Ini jelas kontraproduktif antara kebijakan izin lokasi yang disetujui dengan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031. Masalah ini akan sangat panjang dan saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan kebenaran,” tutupnya


Menanggapi itu, Kepala Bidang Perijinan BPMPPT Kabupaten Bekasi, Deni, menegaskan tidak ada masalah apabila perusahaan pemegang izin lokasi di Kecamatan Cikarang Timur itu sudah masuk dalam kategori go publik. 

Namun sayang nya, Deni sendiri tidak bisa menyebutkan apakah lima perusahaan pemegang izin lokasi di Kecamatan Cikarang Timur sudah masuk atau belum kategori go publik. 

"Saya lupa nama perusahaannya, dan saya tidak tau perusahaan-perusahaan tersebut sudah go publik apa belum. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin lokasi," tegasnya, kepada  wartawan SKU Metropolitan Rabu (24/1).

Tak hanya sampai disitu, pihak yang disebutkan Bappeda Kabupaten Bekasi ini mempunyai ranah menerbitkan izin lokasi (BPMPPT,Red) ini kembali menegaskan bahwa izin lokasi itu diterbitkan melalui persyaratan dan proses. "Semua sudah melalui proses rekomendasi seperti Badan Pertanahan Nasional, Dinas PUPR. Kalau Bappeda tidak mengeluarkan rekomendasi," jelasnya.

Ia juga menyebutkan apabila nantinya ke lima perusahaan itu ternyata melakukan pembangunan kawasan permukiman dan bukan argoindustri, maka nantinya izin lokasi itu akan dibatalkan. "Kalau nanti mereka (perusahaan) membangun perumahan bukan argoindustri itu tidak boleh, bisa kami batalkan," paparnya.

Sebelumnya diberitakan,  Polemik perizinan lokasi yang di wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi kembali meluas. Usut punya usut, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang diduga terlibat mengizinkan peralihan lahan basah ke agroindustri tersebut tak berdiri sendiri namun sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Bekasi pun ikut terlibat.

Terpisah, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli, menegaskan dirinya beserta masyarakat Cikarang Timur akan mengadakan aksi terkait permasalahan ini.

“Kami BPD Cipayung menolak perubahan tata ruang Desa Cipayung. Jika tetap dan tidak ada jawaban dari ketiga lembaga yaitu Bupati, Ketua DPRD dan Kepala BPN terkait surat yang kami layangkan guna mempertanyakan kejelasan dari permasalahan ini, kami sepakat dengan warga masyarakat akan melakukan aksi,” tegasnya.

Alasan kenapa ia akan melakukan aksi, lanjut Zuli, karena tidak jelasnya informasi tata ruang kepada masyarakat. “Dimana masyarakata sekarang ini sangat resah dengan adanya Biong (Calok) yang terus menerus memberikan informasi keliru ke masyarakat. Dan kami memberikan waktu dua minggu kepada ketiga lembaga itu terhitung sejak dilayangkannya surat kami tanggal 16 Januari 2018,” pungkasnya

Menanggapi turunya izin lokasi alih fungsi lahan tiga desa (Pasirtanjung, Hegarmanah dan Cipayung) di Kecamatan Cikarang Timur (Ciktim Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor menyatakan, soal alih fungsi 1.861 ha lahan tiga desa di Ciktim oleh lima pengembang, dirinya sudah mempelajarinya.

“Yang pertama, lokasi itu berada di zona yang Ketua Pansusnya saat itu Pak Taih Minarno. Kemudian, secara pengetahuan, saya sudah telepon konsultan, Pak Hesti, dan ibu Kabid serta sebagainya, itu izin lokasi dikeluarkannya seperti apa, mengapa bisa turun? Menurut mereka katanya tak mengubah tata ruang atau sesuai Perda RTRW,” ujar Cecep , Kamis (25/1).

Terang politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu, artinya dari izin lokasinya adalah argoindustri. “Dengan luasnya 1.861 hektare itu sangat benar-benar mantap,” terangnya. 

Disinggung mengapa lima perusahaan itu bisa menguasai 1.800 hektare lahan padahal para pengembang-pengembang tersebut berada dalam satu perusahaan bersekala nasional yang bergerak di bidang property, dia mulai mengisyaratkan siapa dalang dibalik turunnya izin lokasi tersebut.

“Bro... itu kan mantan (petinggi Pemkab Bekasi, Red) di belakangnya denger-denger hehehe... Artinya, lima perusahaan ini sepertinya memang berbeda-beda ada unsur sengaja tapi memang satu atap di atasnya (entitas). Ya ini memang harus kita pantau terus apakah memang kenyataannya bakal menjadi kawasan agroindustri atau tidak,” terangnya.


Dia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait mengapa izin lokasi alih fungsi lahan tersebut bisa turun. “Ya kita memang akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui secara lebih jelas soal ini. Tunggu saja yah dalam waktu dekat ini bro,” janjinya (TIM)