Dispenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Penerimaan Pajak Reklame

Iklan Semua Halaman

.

Dispenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Penerimaan Pajak Reklame

Sku Metropolitan
Rabu, 21 Maret 2018
Juhandi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

BEKASI,METRO - Potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi memberikan implikasi pada pentingnya upaya optimalisasi penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) baik dari sistem kebijkaan teknis maupun kebijakan. Apalagi Rancangan  Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah telah disahkan menjadi peraturan daerah (perda) tentang Pajak Daerah, Kamis (15/3/2018).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Juhandi mengatakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2018 tersebut terkumpul dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak PJU, pajak reklame, pajak air tanah.

Dirinya, juga bakal lebih fokus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sektor pajak reklame . Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi ingin menjangkau semua sektor yang ada, apalagi setelah disahkanya perda tentang pajak Daerah.

 “Salah satu sektor yang akan di genjot oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi untuk menaikkan PAD tahun 2018 dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor reklame,menjadi target PAD ” Ungkapnya.

Juhandi mengatakan,bahwa dirinya belum lama menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi,  namun melihat potensi yang ada tentu penerimaan pendapatan bisa naik signifikan jika digarap secara maksimal.

Untuk mewujudkan itu dirinya, akan melakukan pendataan titik-titik reklame yang berada di Kabupaten bekasi, serta berkordinasi dengan dinas dinas terkait “ Ungkap Juhandi Kepada wartawan Metropolitan Kamis (15/3/2018).

Melihat hal itu, akan melakukan pendataan ulang titik-titik reklame serta mengadakan singkonisasi data  reklame di yang berada di kabupaten bekasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Bekasi yang mengeluarkan ijin-ijinya.

‘’Seperti apa ijin-ijin reklame ini, jangan sampai melakukan pemugutan dilakukan oleh Dispenda, namun ijinnya belum di keluarkan”,Ujar mantan Kepala Badan keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bekasi di gedung DPRD.

“Jika nanti pendataan (Red-Reklame) telah selesai maka baru dilanjutkan dengan sosialisai agar ada pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak, baru kita melangkah keprogram berikutnya” Pungkasnya.(Advetorial/ELY)