Kepsek Diduga Jual Buku, Kepala UPTD Tidak Mengetahui

Iklan Semua Halaman

.

Kepsek Diduga Jual Buku, Kepala UPTD Tidak Mengetahui

Sku Metropolitan
Minggu, 25 Maret 2018

Subang, Metro
Walaupun Pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk pengadaan  buku, masih ada saja Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang melakukan penjualan buku panduan ke siswa. Diduga Kepala sekolah melakukan penjualan buku bekerjama dengan penyalur buku untuk mendapatkan keuantungan pribadi. Hal itu terbukti dengan adanya penjualan buku Detik Detik di beberapa SDN di Kecamatan Subang.

Salah seorang orang tua siswa yang tidak bersedia namanya menuturkan, “ anak saya saat ini duduk di bangku kelas VI SD Negeri, para siswa kelas VI disuruh membeli buku Detik- Detik, dengan harga Rp 55.000. pada saat itu saya tidak memiliki uang sebesar itu. Bagi yang tidak memiliki uang, pihak sekolah memotong tabungan siswa untuk pembayaran buku tersebut. Kami tidak mengetahui apakah penjualan buku disekolah anak saya atas persetujuan UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten Subang” tuturnya.

Sementara, Drs. H.Enang Kohar.M.Si. kepala Unit Pelaksana Tehnik Dinas (UPDT) Kecamatan Subang saat di konfirmasi mengatakan, “ saya tidak menegtahui ada penjualan buku untuk kelas VI di SDN Kecamatan Subang. Saya juga sudah mempertanyakan hal itu ke seluruh Staaf UPTD Pendidkan, juga tidak ada yang mengetahui.  Bisa jadi pengusaha buku tersebut langsung menawarkan ke pihak sekolah, walaupun demikian, seharusnya pihak penyedia buku dan pihak pengelola sekolah harus atas sepengetahuan pihak UPTD dan Dinas Pendidikan. Kami telah melarang pihak sekolah melakukan penjualan buku ke siswa”, ungkap H.Enang Kohar.

Yaya Sudarya, Ketua Advokasi Pendidikan Subang, saat dimintai tanggapannya tentang dugaan penjualan buku di tingkat Sekolah dasar Negeri di Kecamatan Subang, menuturkan, kalau memang benar di sekolah ada penjualan buku, itu sudah jelas menyalahi aturan, karena lembaga pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa bukan tempat ajang bisnis (menjual buku) karena Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan anggaran sebesar 20 % dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk belanja buku, perusahaanya juga sudah di tunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi itulah lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, ujarnya. ( Sun / Mul )