Komentar
JAKARTA, METRO - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, perjuangan dalam
demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memakai
cara-cara intimidasi dan pemaksaan. Demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan
hukum serta menjunjung etika.
“Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi
anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi
buta dan tanpa arah. Demokrasi zaman now tidak boleh
begitu. Demokrasi zaman now harus menjunjung tinggi etika dan
hukum,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/3/2018).
Bamsoet mengingatkan, momentum Pilkada 2018, Pileg dan
Pilpres 2019 berpotensi masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan
politik uang. Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan
kualitas demokrasi.
“Pemimpin yang lahir dari proses yang demikian, sulit diharapkan
dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan,” kata politisi
Partai Golkar itu.
Bamsoet menuturkan, dalam konteks demokrasi yang
berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu
yang ideal dari para peserta pemilu. Adu gagasan, ide, program serta visi
dan misi harus menjadi sajian utama. Sehingga masyarakat Indonesia dapat
mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga berharap
pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres dapat menjadi bukti nyata dari
semua komponen bangsa untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang
berkualitas.
“Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh
melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan
program-program untuk merebut simpati rakyat,” tandas Bamsoet.
Bamsoet menegaskan kemenangan Pilkada tidak hanya
untuk merebut jabatan Gubernur, Bupati atau Walikota saja.
Tetapi dengan kemenangan yang diperoleh, harus digunakan untuk
perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Begitu pula dengan perjuangan menegakkan
demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan
demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan,”
tutur Bamsoet.
Politisi dapil Jawa Tengah itu menegaskan, DPR RI melalui pelaksanaan
fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye
Pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.
“Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman
Pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerjasama dengan lembaga
pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar
pelaksaanan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," pungkas
Bamsoet.
Hadir dalam acara ini Walikota Solo FX Hadi Rudiatmo, Anggota DPR RI
Fraksi Golkar Misbakhun, Anggota Fraksi DPR RI Partai Golkar Firman Soebagyo
serta Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. (HMS/DPT)