Korupsi Obligasi Bank Maluku, Diduga Said Assagaf Terlibat

Iklan Semua Halaman

.

Korupsi Obligasi Bank Maluku, Diduga Said Assagaf Terlibat

Sku Metropolitan
Sabtu, 31 Maret 2018
illustrasi

BEKASI, METRO
Banyak kalangan menilai penanganan kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku mati suri. Konon kabarnya kasus yang menarik perhatian publik seakan tenggelam.

Pada hal Berdasar pada pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, maka seharusnya bukti-bukti permulaan yang diperoleh dari para saksi dan surat-surat yang telah dikantongi Kejaksaan Tinggi Maluku harusnya final dalam perkara dugaan korupsi jual beli surat hutang obligasi PT. Bank Maluku-Maluku Utara tahun 2014 lalu.

Sebut saja perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tentang jual beli hutang obligasi PT. Bank Maluku-Maluku Utara tahun 2014 lalu. Sejumlah oknum telah medekam di trail besi. Sementara yang lainnya masih diberikan peluang dan bebas begitu saja tanpa ada kelanjutannya. Padahal sejumlah bukti yang telah dikantongi Kejati Maluku harusnya dipercepat sebelum terlaksanannya pemilihan gubernur Maluku mendatang. Sebab diduga kuat ada keterlibatan salah actor besar dalam kasus Bank Maluku yang ikut serata dalam pemilihan gubernur Maluku.
  
Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grak) Maluku Efendy Rumagorom, meminta Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maluku segera mengambil langka guna mengusut sejumlah kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Sebab dinilai Kejaksaan Tinggi Maluku Lamban dalam bekerja. Padahal diduga sejumlah kasus korupsi yang saat ini mengambang dikarenakan ada terlibatan sejumlah orang penting di daerah ini yang juga ikut serta dalam pilkada serentak nantinya.

“Usut tuntas aktor di balik praktek suap dan korupsi Obligasi Bank Maluku. Kami menduga ada keterlibatan Said Assagaf dalam perkara tersebut, namun yang bersangkutan lolos sebagai calon gubernur Maluku dalam pusaran pilkada,” kata Efendy pada keterangan persnya via massenger, Selasa 27/03/18 kepada wartawan SKU Metropolitan.

Untuk diketahui, KPK beberapa waktu belakangan ini berhasil melakukan penindak lanjuti pengaduan tipikor dan telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka dugaan korupsi. Ironisnya, kepala daerah yang terjaring dalam operasi tindak pidana korupsi, yang juga merupakan petahana atau kepala daerah yang maju dalam pilkada saat ini.

Ia menyebut, calon Gubernur Maluku, yang juga politik Golkar, menjadi act\or dibalik tindak pidana pengadaan kantor BPDM di Surabaya  .

Jika benar hasil suap dan korupsi dipusaran pilkada digunakan sebagai modal politik, menguatkan asumsi bahwa Said Assagaf merupakan tokoh dibelakang menjadi tersangka, harusnya dipercepat proses agar tidak menjadi muatan politik jelang pilkada, terangnya

Olehnya itu, Kejaksaan, KPK, Kepolisian sebagai lembaga anti korupsi harus bekerja professional sesuai dengan visi dan misi mereka untuk mengusut tuntas keterlibatan elit politik dalam kasus Bank Maluku sehingga pilkada dapat terwujud. Pemimpin daerah harus bersih, jujur dan konsisten melawan korupsi dan suap dilingkungan birokrasi pemerintah daerah nantinya.

“Ironis, jika pesta demokrasi yang merupakan bagian dalam mencari seorang pemimpin daerah dengan visi-misi yang siap melawan korupsi dan suap justru melakukan praktek haram tersebut yang terindikasi digunakan sebagai modal kampanye  dalam polkada,”tegasnya

Berita terkait sebelumnya  yang di beberapa media online menyebutkan bahwa bekas Direktur Utama PT Bank Maluku, Idris Rolobessy dan kawan-kawan telah divonis dan menjalani hukuman penjara di Lapas Ambon. Kasus tersebut terkait korupsi pengadaan gedung kantor cabang PT Bank Maluku di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya pada tahun 2014 senilai Rp54 miliar.

Idris Rolobessy oleh majelis hakim No. 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Amb diputuskan dipidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 3 Miliar dan uang pengganti sebesar Rp. 100 juta rupiah. Majelis Hakim yang diketuai Suwono SH, menyatakan Idris Rolobessy terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tidak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

Dalam keputusan banding di Pengadilan Tinggi Ambon hukuman kepada Idris Rolobessy sesuai Perkara No. 10/Pid.SUS-TPK /2017/PT AMB diperberat menjadi penjara selama 10 Tahun dan denda sebesar Rp. 500 Juta.

Sementara Heintje yang merupakan Dirut CV Harves dihukum 12 tahun penjara, membayar denda Rp 800 juta subsider tujuh bulan kuru¬ngan serta membayar uang pengganti Rp 7,2 miliar sub¬sider 4 tahun penjara.

Sedangkan mantan Kepala Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Petro Ridolf Tentua hukumannya tak berubah. PT menguatkan putu¬san Pengadilan Tipikor Ambon yang menghukumnya 6 tahun penjara, dan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dugaan keterlibatan Said Assagaf diketahui dalam akte pembelian kantor Bank Maluku Cabang Surabaya tersebut ditandatangani oleh Assagaf dan Richard Louhenapessy yang menjabat selaku walikota Ambon. Akte tersebut berupa surat keputusan RUPS tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya Bank Maluku. Said Assagaf selaku Gubernur Maluku merupakan pemegang saham pengendali sedang Louhenapessy selaku walikota Ambon merupakan wakil pemegang saham.

Keganjilan utama dalam dokumen tersebut yakni penandatangan Surat Keputusan RUPS dibuat secara backdate (antidateren) oleh Assagaf sebagai Gubernur Maluku pada bulan mei 2015 namun disulap seolah-olah ditandatangani pada tanggal 13 November 2017.

Seluruh penyimpangan tersebut diduga melanggar ketentuan Bank Indonesia sesuai Surat Edaran BI No: 15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013 tentang pembukaan jaringan kantor bank umum berdasarkan modal inti, investasi, pembangunan gedung kantor dan inventaris yang menetapkan maksimal Rp 8 miliar untuk pembukaan kantor cabang bagi bank memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun (Max DG)