Pemda MBD Merasa Dirugikan, 50 Unit Rumah Takunjung Tiba

Iklan Semua Halaman

.

Pemda MBD Merasa Dirugikan, 50 Unit Rumah Takunjung Tiba

Sku Metropolitan
Minggu, 04 Maret 2018
Minggu, 4 Maret 2018 18.00 WIB



AMBON, METRO,-Jika itu merupakan Keputusan Menteri, harusnya Pemerinth Provinsi Maluku melalui satker dapat berkordinasi langsung dan mengawal seluruh perencanaan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga tuntas. Sebab peninjauan telah dilaksanakan serta ferivikasi dan jatah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku mendapatkan jatah 50 junit rumah tersebut, ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten MBD Rein Kainama kepada wartawan di Ambon, selasa 27/02/2018.
Menurutnya, harapan masyarakat MBD di tahun 2018 telah dimentahkan. Bantuan rumah khusus oleh  Kementerian (PUPR) melalui Direktorat Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tidak membuahkan hasil hanya isapan jempol belaka.
Sebagaimana paparan yang disampaikan oleh direktur perencanaan kementrian PUPR beberapa waktu lalu, bahwa MBD adalah salah satu lokasi penerima bantuan 50 unit rumah khusus di tahun 2018, namun berdasarkan komunikasi dengan satker Perumahan Rakyat Provinsi Maluku ternyata bantuan 50 unit rumah tersebut tidak ada, paparnya
“Kami sudah konfirmasi, Satker bantuan 50 unit rumah untuk MBD itu tidak ada. Padahal sudah ada keputusan Menteri PUPR. Setahu kami Surat Keputusan itu tidak pernah di revisi, dan MBD salah satu penerima bantuan PUPR,”ucapnya
Selaku pemerintah MBD, dirinya merasa dirugikan, sebab hal tersebut sudah di usul sejak 2017 lalu.ternyata dimentahkan, bahkan tidak ada dalam paining project. Padahal sejak tahun 2017 kemarin dinas PUPR Provinsi Maluku sudah melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi dan telah dinyatakan MBD telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut.
“Semua administrasi syarat telah dipenuhi dan MBD memiliki lokasi di dalam area pemerintahan jadi, soal lahan tidak ada persoalan,”
Ditambahkannya, perencanaan itu berjalan dalam sebuah mekanisme panjang, artinya diimput dalam sebuah sistem dan sistem itu diverifikasi sampai menghasilkan sebuah usulan dan usulan itu telah ditetapkan dalam surat keputusan Menteri. Semua mekanisme ini sudah dipenihi, apalagi yang belum dapat dipenihi, jangan-jangan ada kamufulase pihak Pemrov Maluku, tuduhnya kesal.
“Maluku masih dengan kontes perwilayahan sehingga dalam waktu dekat kami akan menyurati Kementerian untuk memperjelas dengan keputusan yang sudah di tetapkan,” harapnya. (Max DG)