Komentar
LAMPUNG, METRO- Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno
menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) tahun 2018 Kota
Bandarlampung di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandarlampung pada Kamis
(22/3/2018).
Pada kesempatan itu, Didik menyampaikan pentingnya memelihara
dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.
Didik juga menyoroti berbagai persoalan di Bandarlampung. Salah
satunya masalah pengangguran. “Meskipun mengalami penurunan dari 8,51 persen
pada tahun 2016 menjadi 8,1 tahun 2017, pengangguran masih merupakan yang
tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.
Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan di Kota
Bandarlampung disamping upaya untuk terus menekan angka kemiskinan yang sebesar
9,94 persen.
Untuk itu saya berpesan agar penyusunan RKPD tahun 2019
benar-benar memperhatikan kondisi dan data makro serta memformulasikan program
yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat untuk menopang laju
pembangunan,” kata Didik.
Musrenbang berlangsung cukup meriah dengan mengusung tema
Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Guna Mendukung Investasi dan
Pemerataan.
Didik mengatakan Gubernur Lampung selaku wakil pemerintah pusat
di daerah, wajib senantiasa mengingatkan dan memantapkan kembali cara pandang
atau mindset dan pola tindak bersama.
Harus dipahami, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan nasional, termasuk di dalamnya tujuan dan sasaran pembangunan
Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi dari Pemerintah Kota/Kota, Kecamatan
hingga Desa/Kelurahan.
Didik mengharapkan koordinasi, sinergi, partisipasi dan
kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Dia menjelaskan berkenaan dengan tantangan dan isu strategis
pembangunan Provinsi Lampung dan beberapa indikatornya.
“Kota Bandarlampung berhasil menorehkan capaian yang
membanggakan antara lain Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,43 persen pada tahun
2016 yang merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.,
IPM Kota Bandarlampung sebesar 75,34 merupakan tertinggi tertinggi kedua
setelah Kota Metro.
Hal lainnya 1 Desa/Kelurahan yang sebelumnya berstatus
Tertinggal pada tahun 2014 naik menjadi Berkembang, sehingga tidak ada lagi
Desa/Kelurahan Tertinggal Hal ini patut diapresiasi sebagai gambaran
keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, ujarnya.
Memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk
pengembangan wilayah, Meningkatkan kualitas pembangunan untuk perluasan
kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, Memperkuat tata kelola pemerintahan
dan untuk mendukung kamtibmas stabilitas investasi, Meningkatkan nilai tambah
pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berwawasan
lingkungan serta, serta Meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM.
Forum Musrenbang ini tentunya akan dibahas penajaman dan
penyelarasannya dalam program-program pembangunan daerah. Program/kegiatan yang
perlu diintegrasikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, dapat dibahas
lebih dalam forum Musrenbang Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada
tanggal 11 April 2018 mendatang, tutupnya.
Sementara Plt. Walikota Bandarlampung M. Yusuf Kohar
menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandarlampung mengharapkan output akhir
perencanaan pembangunan tahunan, berupa RAPBD tahun anggaran 2019 yang akan
datang. Diharapkan RAPBD itu benar benar aspiratif, partisipatif dan akomodatif
sebagaimana harapan seluruh masyarakat kota Bandarlampung.
“Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan
RKPD serta sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan yang baik,” ujarnya.
Menurut Yusuf Kohar, perencanaan pembangunan yang berkualitas
transparan dan akuntabel menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan
bobot pelayanan publik. Perencanaan pembangunan yang tidak akuntabel akan
menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur
pemerintah.
Kohar melanjutkan, paradigma perencanaan pembangunan,
sebagaimana arahan dari bapak presiden, agar “mindset money function” harus
diubah menjadi money follow program” yang lebih berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan
Daerah dan Nasional.
Sekda Kota Bandarlampung Badri Tamam mengatakan peserta
Musrenbang Kota Bandarlampung diikuti oleh 126 kelurahan dan 20 kecamatan. Tema
yang diangkat, menurutnya, selaras dengan visi dan misi Kota Bandar Lampung
yang menitikberatkan pada pemantapan kualitas pembangunan di segala bidang.
Hal ini juga selaras dengan sektor terbesar yang berperan dalam
pertumbuhan ekonomi kota bandar lampung yaitu sektor industri pengolahan,
sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa.
Musrenbang ini diharapkan mendapatkan masukan guna penyempurnaan
rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif
pendanaan berdasarkan fungsi indikatif OPD, mendapatkan rincian rencana kerja
anggaran (RKA) OPD khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan dan
mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang berhubungan dengan
program pembangunan, ujarnya. (JUMERI SH.)