PWI Kecam Kepsek SMPN 1 Cikarang Barat

Iklan Semua Halaman

.

PWI Kecam Kepsek SMPN 1 Cikarang Barat

Sku Metropolitan
Sabtu, 31 Maret 2018


BEKASI, METRO
Terkait pelecehan kartu Pers yang dikeluarkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikarang Barat, Ewan Suhendra, dikecam PWI Perwakilan Bekasi.

Wakil ketua PWI Perwakilan Bekasi, Ewwy Widiansyah, menuturkan, kepala sekolah seharusnya memahami tugas wartawan. Kalau kepala sekolah tidak memahaminya, Dinas Pendidikan melakukan bimbingan tentang tugas wartawan.

Kami sebagai pengurus PWI Perwakilan Bekasi akan segera melayangkan surat ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ungkapan Kepala sekolah sudah melecehkan organisasi profesi wartawan dan telah melanggar UU Nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Menurutnya, wartawan sudah melaksanakan tugasnya melakukan konfirmasi atas pengaduan masyarakat terkait pungutan yang dilakukan pengelola sekolah SMP Negeri 1 Cikarang Barat. Tetapi jawabannya malah melecehkan kartu Pers yang dikeluarkan PWI Pusat, dengan uacapan, “tukang bala – bala juga bisa membuat kartu seperti itu”, ungkapan itu sudah menghina organisasi PWI, ujar Ewwy.

Selain pengurus PWI, anggota DPR Kabupaten Bekasi juga mengecam Kepala sekolah SMP N 1 Cikarang, Barat. Seperti yang ditulis koran ini pada edisi sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno, mengecam tindakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cikarang Barat, melecehkan kartu Pers wartawan. Kepala sekolah seharusnya memahami tugas wartawan, yang datang melakukan konfirmasi atas dugaan pungutan yang terjadi disekolah tersebut.

Pemerintah sudah melarang sekolah melakukan pungutan dari siswa untuk persiapan  ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Anggaran untuk pelaksanaan UNBK telah disediakan Pemerintah, maka pungutan yang dilakukan SMP negeri 1 Cikarang Barat sebesar  Rp150 ribu kepada siswa/siswa tidak dibenarkan dan sudah menyalahi aturan, jelasnya.

Lanjutnya, karena peralatan dan prasarana UNBK di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bahkan untuk pelaksanaan dan pengawasaan sudah ada.

“Soal pungutan Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di Kelas VII sebesar Rp250 ribu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa pungutan LDKS diperbolehkan dan itu di atur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bekasi” Kata Nyumarno Usai menghubungi Kabib SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi lewat Handpone

Nyumarno juga menyayangkan sikap Kepala sekolah sekolah juga merupakan Manager yang tidak mengakomodir  media ataupun masyarakat yang ingin mengetahui kebijakan kebijakan di sekolah sepanjang tidak mengangu aktifitas  kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa
Menurutnya, harusnya kepala sekolah dapat memberikan infromasi yang seluas luasnya, siapa  tau masyarakat membutuhkan infomasi ataupun kebijakan kebijakan kepala sekolah yang patut disosialisasikan.

“Jaganlah tidak mengakomdir, sepanjang rekan rekan media bisa menjaga kondisifitas proses mengajar di sekolah” Pungkasnya
Berita sebelumnya Dengan dalih biaya perpisahan, Biaya UNBK dan biaya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) pengelola sekolah SMP N 1 Cikarang Barat melakukan pungutan dari orang tua siswa jutaan rupiah. Hal itu dikatakan Ketua DPC LSM Grasi, Malau kepada wartawan baru- baru ini.

Malau, menjelaskan,  orang tua siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat,  diwajibkan membayar biaya perpisahan sebesar Rp 1.200.000, ditambah Rp 150.000./siswa, untuk biaya Ujian Nasional Berbasis Komuter (UNBK). Sedangkan kelas 7 dipungut biaya untuk Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) sebesar Rp 250.000/siswa.

Kebijakan kepala sekolah SMP N 1 Cikarang Barat sangat membebankan para orang tua siswa, kenapa perpisahan siswa kelas IX harus keluar kota?. Ditambah lagi biaya UNBK, kalau tidak mampu melasanakan UNBK, kenapa harus dipaksakan?, katanya heran.

Menurutnya, selain pungutan terhadap siswa kelas IX, siswa kelas tujuh (7) juga dipungut sebesar Rp Rp 250.000, dengan dalih LDKS. Kebijakan Kepala sekolah SMP Negeri 1 Cikarang barata diduga untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan hanya meningkatkan mutu pendidikan, jelasnya.

Dia menambahkan, seharusnya tidak ada kasus pungli di lingkungan sekolah, lantaran pendidikan merupakan hak dasar yang mesti dilengkapi. ”Dipermendikbud No 75 tahun 2016 sudah khususnya di pasal 12 bahwa, komite sekolah baik tidak diperbolehkan meski sudah didiskusikan,” ujar Malau.

Kepala sekolah SMP Negeri 1 Cikrang Barat, ketika dikonfirmasi tentang pungutan di sekolah yang dia pimpin, tidak bersedia memberikan penjelasan tentang pungutan yang dilakukan. “saya tidak mau menjawab, tunjukkan dulu SKTU, tanpa  SKTU tidak perlu di jawab. Ketika ditanya apa SKTU, Kepsek tidak bersedia memberikan arti dari SKTU, mungkin maksud kepsek KTA, tanya wartawan, sambil menunjukkan kartu PERS, PWI yang ditanda tangani ketua PWI Pusat, Kepsek malah melecehkan kartu tersebut dengan ucapan “tukang Bala-bala juga bisa bikin kartu seperti itu” katanya.

Diduga  kepala sekolah SMP Negeri 1 Cikarang Barat belum memahami tugas, wartawan, tujuan wartawan untuk melakukan pengecekan tentang keluhan orang tua siswa, malah melecehkan wartawan. Diduga Kepala sekolah terusik dengan tindakannya melakukan pungutan diketahui wartawan. (dpt)