Terkait Jembatan Cipamingkis, Dewan Minta Pemkab dan PUPR Sigap

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Jembatan Cipamingkis, Dewan Minta Pemkab dan PUPR Sigap

Sku Metropolitan
Selasa, 27 Maret 2018

BEKASI, METRO - Jembatan penghubung dan juga aternatif sungai Cipamingkis yang menghubungkan antara beberapa desa yang berlokasi di Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasijawa Barat, Sabtu ( 24/03 ) di garis police line oleh kepolisian untuk penangan larangan terhadap kendaraan roda 4 agar tidak melintasi jembatan cipamingkis sampai dengan ada pemberitahuan lanjut. 



Dengan terbentang nya garis police line oleh kepolisian untuk mengantisipasi terjadi nya longsor susulan pada badan jalan jembatan cipamingkis, dikarenakan kondisi kerusakan nyajelas semakin parah sehingga kondisi jembatan cipamingkis nyaris putus 


Padahal sebelumnya Kepala Dinas PUPR, H.Jamaludin mengatakan , untuk perbaikan jembatan Cipamingkis akan di anggarkan dari APBD Kabupaten Bekasi 2018 melalui dinas PUPR Kab. Bekasi. Keretakan pada badan jembatan tidak terlalu mengkhawatirkan dan masih bisa dilalui oleh kendaraan kecil. 

"Kita sudah survey dan kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan, masih kuat untuk dilewati kendaraan," kata Jamaludin saat ditemui di acara Peringatan Hari Air Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat di Situ Abidin Kecamatan Bojongmangu, Kamis (22/03) siang. 

Menanggapi terkait amblesnya jembatan Cipamingkis, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno ikut bersuara dan meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mengambil tindakan.

"Perbaikannya membutuhkan penanganan ekstra dan dengan anggaran yang sangat besar. Karena jika dilihat secara teknis, kejadian seperti itu bisa diperlukan tindakan teknis seperti Abutmen dimundurkan, atau tindakan pengeboran sekelas pengeboran pertambangan. Namun hal tersebut bukan penanganan biasa," katanya kepada wartawan SKU Mertropolitan, senin (26/3).

Jembatan Cipamingkis ini, kata dia juga merupakan wewenang BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) yang berada dibawah Kementerian PUPR, sehingga menurutnya terdapat anggaran yang bersumber dari APBN untuk tanggap darurat pada Dirjen Binamarga atau Dirjen Sumber Daya Air pada Kementerian PUPR.

"Disamping itu juga pernah ada Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana), kaitan penangangan tanggap darurat dibidang pekerjaan umum yang sudah dilakukan," kata dia

Ini artinya, imbuhnya, bisa segera dimanfaatkan oleh Pemkab Bekasi melalui Dinas PUPR untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, kaitan perbaikan Jembatan Cipamingkis ini. 

"Di Kementerian PUPR atau di BBWS juga ada Satuan Kerja Penanggulangan Bencana yang menangani hal-hal kejadian seperti yang terjadi di Jembatan Cipamingkis ini. Ini yang harus segera dimaksimalkan koordinasi dan permohonan perbaikan Jembatan Cipamingkis ini," ujar Politisi PDI Perjuangan ini. 

Terkait jembatan Cipamingkis, saya mendorong Pemkab Bekasi segera melakukan hal-hal strategis dan cepat untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, BPBD atau pihak terkait lainnya untuk dapat bekerjasama melakukan upaya urgensi agar longsor atau ambrolnya jembatan tidak makin melebar, serta melakukan tindakan lainnya agar lalulintas jalan tidak terganggu.

"Pemkab Bekasi dan Dinas PUPR segera berkoordinasi dan berkirim surat ke BBWS, BWS, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR, dan BNPB Pusat, dengan Menyampaikan Laporan kejadian Jembatan Cipamingkis ini, dan permohonan perbaikan secepatnya," tutupnya. [Nab)