UMSK 2018 Sepakati Naik 8,71 Persen

Iklan Semua Halaman

.

UMSK 2018 Sepakati Naik 8,71 Persen

Sku Metropolitan
Kamis, 22 Maret 2018
Gambar Ilustrasi

BEKASI, METRO - Upah Minum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bekasi 2018 disepakati naik 8,71 persen dari upah tahun lalu. Meski baru disepakati, kenaikan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2018 lalu.

“Telah disepakati naiknya menjadi 8,71 persen dari UMSK 2017 lalu. Walaupun baru disepakati tapi berlakunya dari Januari. Jadi, yang gajian bulan Januari dan Februari yang masih kurang akan dibayarkan pada gajian selanjutnya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi kepada SKU Metropolitan Rabu (21/3/2018).

Kesepakatan UMSK dilakukan melalui rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang dilangsungkan bersama perwakilan pengusaha, kaum pekerja, akademisi serta Dinas Tenaga Kerja. Kenaikan UMSK akhirnya ditetapkan setelah melalui negosiasi alot, terutama antara pihak pengusaha dan kaum pekerja.

Tahun ini, beredasarkan hitungan kaum pekerja, mereka menginginkan kenaikan UMSK sebesar Rp 15 persen. Kenaikan tersebut didasarkan pada kenaikan harga di pasangan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Namun, kalangan pengusaha keberatan sehingga mereka menawar kenaikan menjadi hanya 5 persen. Untuk mengakomodir kepentingan keduanya, jalan tengah di ambil dengan kenaikan sebesar 8,71 persen.

“Kesepakatannya jadi diambil jalan tengah-tengah. Kedua belah pihak sepakat dan berita acaranya telah ditandatangani kedua belah pihak, termasuk dari kami selaku pemerintah. Berita acara ini kemudian dikirimkan ke provinsi. Laporan yang saya terima, berita acara sudah diterima langsung oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat,” kata Edi.

Edi menambahkan, kesepakatan tersebut kemudian akan disampaikan pada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan. Sesuai ketentuan, kesepakatan akan ditetapkan maksimal tujuh hari kerja setelah berita cara diterima pihak provinsi.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Amier Mahfus menyatakan, penetapan UMSK tahun ini lebih berliku dibanding sebelumnya. Adanya aturan baru tentang perbedaan UMK dan UMSK membuat penetapan UMSK molor.

“Tahun lalu tidak lambat seperti ini. Tahun lalu, maksimal Februari UMSK sudah ditetapkan. Sekarang karena banyak aturan berlaku, jadinya Dewan Pengupahan lambat menetapkan upah. Kenaikannya pun, kalau dari kaca mata kami tidak ideal karena harusnya 15 persen. Tapi harus diambil jalan tengah,” kata dia.

Seperti diketahui, UMK merupakan batas pembayaran upah terendah untuk suatu daerah dan berlaku bagi buruh lajang dengan masa kerja dibawah satu tahun, yang ditetapkan oleh Gubernur. Sedangkan UMSK merupakan bayaran terendah yang didasari pada jenis bidang industri.

Di Kabupaten Bekasi terdapat empat sektor industri. Setiap sektor memiliki UMSK berbeda. Pertama, sektor garmen dan pengolahan makanan dengan UMSK 2017 sebesar Rp 3.772.000; kedua, sektor elektronik dengan UMSK Rp 3.807.000; ketiga, sektor logamm, kimia dan farmasi dengan UMSK Rp 3.945.000; keempat, sektor otomotif dengan UMSK Rp 4.122.000.

“Meski keterlambatan, ada klausul yang memberlakukan UMSK ini sejak Januari lalu. Jadi nanti pembayaran gaji yang kurang bakal dirapel. Ini harus diawasi agar jangan sampai ada perusahaan yang nakal dengan melanggar kesepakatan,” kata dia.

Selain kenaikan UMSK, lanjut Amier, kaum pekerja pun menuntut jaminan keberlangsungan pekerjaan. Soalnya, kerap terjadi pemutusan hubungan kerja pasca kenaikan UMSK. Perusahaan berdalih tidak mampu membayar dengan gaji tersebut.

“Kebanyakan yang di-PHK itu pekerja yang sudah lama yang gajinya suah tinggi, mereka dikeluarkan kemudian perusahaan mempekerjakan karyawan baru dengan gaji sesuai keinginan perusahaan. Ini jangan sampai terjad lagi. Selain soal kenaikan UMSK, hal ini yang kami awasi betul. Karena indikator kesejahteraan itu bukan hanya upah tapi jaminan keberlangsungan pekerjaan,” ucap dia. (Ely/Martinus)